Peneliti Pajak: Minimalisir Kejahatan Pajak, Indonesia Sebaiknya Bikin Skema "Tax Haven"

Kompas.com - 10/04/2016, 15:51 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengusulkan pemerintah membuat skema kebijakan "tax haven" atau bebas pajak untuk membantu memulihkan kondisi moneter dalam negeri.

Ia menuturkan, saat krisis moneter melanda Asia, Malaysia pernah membuat kebijakan tax haven untuk menghimpun dana-dana yang berasal dari Arab Saudi.

Malaysia, kata Yustinus, saat itu menerapkan skema kebijakan teritori yang membebaskan orang dari kewajiban pajak, kemudahan administrasi dan diberi jaminan kerahasiaan atas data-data mereka.

"Ini terbukti mampu memulihkan kondisi moneter Malaysia," ujar Yustinus dalam diskusi Perspektif Indonesia yang digagas oleh Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2016).

Yustinus menjelaskan, skema kebijakan tax haven tidak selalu berkaitan dengan kejahatan pajak.

Ada banyak kemungkinan alasan kenapa seseorang memilih untuk mendirikan perusahaan di negara-negara yang memiliki kebijakan suaka pajak (tax haven), misalnya karena kemudahan administrasi dan faktor keamanan.

Ia pun menuturkan bahwa dulu Pemerintah Indonesia pernah memiliki ide untuk membuat offshore financial center di Bintan dan Batam. Namun hingga kini ide tersebut belum pernah terealisasi.

"Kalau uang yang beredar itu lari ke luar negeri kenapa tidak difasilitasi di dalam negeri? Itu kebijakan yang masuk akal. Mungkin tidak bebas pajak tapi setidaknya ada kemudahan administrasi," kata Yustinus.

Apakah Tax Haven?

Tax haven adalah sebutan bagi negara di dunia memberikan tarif pajak rendah bahkan sampai nol persen. 

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi 'Sentil' Pemda yang Lelet Gunakan Anggaran Belanja Daerah

Jokowi "Sentil" Pemda yang Lelet Gunakan Anggaran Belanja Daerah

Whats New
Jokowi Ingin Indonesia Ekspor Beras untuk Bantu Atasi Krisis Pangan Global

Jokowi Ingin Indonesia Ekspor Beras untuk Bantu Atasi Krisis Pangan Global

Whats New
Harga Terigu Naik, Mendag: Mudah-mudahan September-Oktober Turun

Harga Terigu Naik, Mendag: Mudah-mudahan September-Oktober Turun

Whats New
Harga Ayam Turun, Mendag Zulhas: Saya Tidak Terlalu Senang, Peternak Rugi

Harga Ayam Turun, Mendag Zulhas: Saya Tidak Terlalu Senang, Peternak Rugi

Whats New
Jokowi Minta Pemda Gunakan Anggaran Tidak Terduga untuk Tekan Inflasi

Jokowi Minta Pemda Gunakan Anggaran Tidak Terduga untuk Tekan Inflasi

Whats New
Sandiaga Uno Pakai Baju Adat Suku Kaili dalam Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Sandiaga Uno Pakai Baju Adat Suku Kaili dalam Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Whats New
Sempat Tergelincir ke Zona Merah, IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,09 Persen

Sempat Tergelincir ke Zona Merah, IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,09 Persen

Whats New
Jokowi Ingin Inflasi Ditekan Jadi di Bawah 3 Persen

Jokowi Ingin Inflasi Ditekan Jadi di Bawah 3 Persen

Whats New
Mendag Zulhas Ajak Pedagang Pasar Masuk Platform Online, Ini Manfaatnya

Mendag Zulhas Ajak Pedagang Pasar Masuk Platform Online, Ini Manfaatnya

Whats New
Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Whats New
Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Whats New
Kemenkop-UKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

Kemenkop-UKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

Rilis
Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi ataupun Online

Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi ataupun Online

Work Smart
Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Whats New
Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.