Lakukan Penelitian, KPPU Curiga Jika IPOP Jadi Kartel Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah meneliti keterkaitan kesepakatan sejumlah perusahaan raksasa sawit yang tergabung dalam Managemen Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) di Indoneisa.

KPPU yang menjadi wasit persaingan usaha di Indonesia ini menduga IPOP berpotensi mengarah pada kartel.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan penelitian terhadap IPOP ini bisa berujung pada penyelidikan atau pun berhenti pada rekomendasi kebijakan.

"KPPU akan meneliti apakah kesepakatan ini mengarah kepada sustainable development di perkebunan sawit atau menghambat dengan sengaja masuknya pemain baru di industri perkebunan sawit," ujar Syarkawi.

Bila nantinya KPPU menemukan ada kesengajaan menghambat adanya pemain baru, maka hal itu sudah cukup kuat bagi IPOP untuk disebut kartel.

Dia menjelaskan, harusnya kalau suatu kebijakan itu yang mengeluarkan pemerintah dan buka pengusaha atau pun asosiasi.

Untuk kepastian lanjutan penelitian KPPU ini, Syarkawi bilang pihaknya masih mendalaminya dengan berdikusi terlebih dahulu dengan pihak pengurus IPOP, pemerintah dan para pakar.

Pembubaran IPOP

Pada akhir Maret lalu, upaya Kementerian Pertanian (Kemtan) membubarkan managemen Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) mendapat dukungan politik dari Senayan.

Sebelumnya, Kemtan mengancam akan mengusir enam perusahaan kelapa sawit raksasa yang tergabung dalam IPOP jika tidak membubarkan diri. Namun sampai saat ini tidak ada yang berubah dan ancaman itu tidak bertaji.

Meski begitu, Kemtan menegaskan ancaman ini bukan pepesan kosong. Saat ini, Kemtan tengah menjajaki pembuatan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada enam perusahaan anggota IPOP lantaran tidak membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari petani yang dianggap tak sesuai standar IPOP.

Dukungan kepada Kemtan tersebut muncul karena alasan penerapan prinsip-prinsip IPOP di Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air.

Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo mengatakan sebagai negara berdaulat, Indonesia tidak dapat dijajah oleh asing dengan cara menerapkan peraturan di Indonesia.

Penerapan IPOP dinilai sebagai bentuk gaya penjajahan baru di Indonesia. "Karena itu, saya mendukung langkah-langkah Kementan yang akan membubarkan IPOP," kata Firman. (Noverius Laoli)