Terkait Reklamasi, Pemerintah Diimbau Melindungi Investor

Kompas.com - 16/04/2016, 15:00 WIB
Berdasarkan pantauan udara dengan helikopter, aktivitas reklamasi masih tetap berlangsung di Pulau G yang terletak muka bibir pantai Muara Karang di sebelah barat Pantai Mutiara, Kamis (14/4/2016). Kegiatan masih berlangsung dengan melibatkan berbagai alat berat dan beroperasinya tongkang pengangkut pasir. PRESIDENTIAL PALACE/ Agus SupartoBerdasarkan pantauan udara dengan helikopter, aktivitas reklamasi masih tetap berlangsung di Pulau G yang terletak muka bibir pantai Muara Karang di sebelah barat Pantai Mutiara, Kamis (14/4/2016). Kegiatan masih berlangsung dengan melibatkan berbagai alat berat dan beroperasinya tongkang pengangkut pasir.
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam berinvestasi untuk kenyamanan dan keamanan bagi investor. Jika tidak adanya perlindungan dari pemerintah, dikhawatirkan dapat membuat jera para investor.

Muhammad Dong Ghanie, Direktur Ekesekutif Invesment Monitoring Society, mengatakan hal itu di Jakarta, Jumat (15/04/2016).  Pernyataan itu untuk menanggapi rencana penyegelan salah satu pulau hasil reklamasi oleh sekelompok nelayan di Teluk Jakarta.

“Pemerintah tidak boleh tinggal diam membiarkan masyarakat bergerak secara anarkis dalam menolak investasi yang dilakukan di sebuah daerah. Untuk itu pemerintah harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor,” katanya.

Kehadiran investor dalam kegiatan reklamasi kawasan teluk Jakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Dalam proyek ini, investor diminta untuk mewujudkan mimpi Pemprov DKI Jakarta memberikan solusi atas persoalaan pembangunan Jakarta yang multidimensional.

Menurut Ghanie, persoalan Jakarta bukan sekedar merestorasi teluk Jakarta yang memang harus dilakukan. Lebih dari itu, kata dia, Jakarta juga memiliki problem daya tampung penduduk di tengah luas wilayahnya yang terbatas.

“Jakarta itu hanya mungkin dikembangkan ke arah utara.  Karena, tidak bisa dikembangkan ke barat, timur, dan selatan yang berbatasan dengan daerah lain,” ujar Ghanie.

Dengan demikian, strategi penyebaran penduduk juga dapat lebih merata. Serta, tidak lagi terjadi mis-alokasi pemanfaatan ruang wilayah yang tidak sesuai peruntukannnya, seperti wilayah resepan air yang saat ini banyak dimanfaatkan sebagai tempat hunian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Ghanie, sinyal pemerintah pusat sudah cukup jelas merestui pelaksanaan reklamasi di tangan Pemprov DKI. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung.

Dia mengatakan, izin reklamasi Pantura diatur dalam Keputusan Presiden nomer 52 tahun 1995 yang dalam Pasal 4, disebutkan wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura berada pada Gubernur DKI.

Oleh sebab itu, perlakuan yang baik pada investor sudah sepantasnya diberikan, lanjut Ghanie. Jika dibiarkan masyarakat berbuat anarkis terhadap investor, dapat membuat mereka kapok dan berpotensi merusak iklim ekonomi nasional karena investor enggan untuk berinvestasi. Apalagi jika reklamasi sampai dibatalkan.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.