Pengusaha APINDO Antusias Kebijakan Tax Amnesty Dijalankan

Kompas.com - 19/04/2016, 17:40 WIB
Konferensi pers tentang Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jakarta, Jumat (26/2/2016). Konferensi pers tentang Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jakarta, Jumat (26/2/2016).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Suryadi Sasmita mengatakan, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sangat tepat waktu apabila dilaksanakan tahun ini.

Menurut dia, sudah sekian lama ada banyak sekali pengusaha yang belum bayar pajak sama sekali, atau ada yang orang sudah membayar pajak tapi belum penuh.

"Dalam jangka sekian panjang itu mereka menyimpan harta bukan hanya di luar negeri tetapi juga di dalam negeri," kata Suryadi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Oleh sebab itu, kata dia, APINDO melihat ada kesempatan untuk menjalankan pengampunan pajak. Apalagi beberapa waktu lalu sudah bocor data-data finansial Panama Papers. Selain itu, tahun 2018 juga sudah memasuki Automatic Exchange of Information (AEoI).

"Ini harusnya dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk mau melaporkan," imbuh Suryadi.

Lebih lanjut dia bilang, APINDO telah membuat survei kepada 10.000 pengusaha yang hasilnya menunjukkan antusiasme dalam implementasi tax amnesty.

Suryadi mengatakan, mereka antusias sebab melihat di Indonesia ada kesempatan bisnis yang luar biasa.

"Namun mereka tidak bisa memanfaatkan uang mereka yang ada di luar maupun dalam negeri karena belum dilaporkan ke SPT. Jadi mereka menunggu. Kalau sudah jalan, mereka start roda ekonomi," jelas Suryadi.

Atas dasar itu, dia bilang memang jangka pendek diproyeksikan pendapatan yang masuk ke negara antara Rp 50 triliun- Rp 60 triliun atau maksimal Rp 100 triliun.

Akan tetapi jangka panjang, modal yang direpatriasi sekitar Rp 1.000 triliun akan bergerak menjadi sales sebesar Rp 3.000 triliun.

Setelah dua-tiga tahun kemudian, PPN diproyeksikan mencapai Rp 200 triliun per tahun. Ini pun, kata dia baru menyangkut uang.

"Tenaga kerja, saat ini masih sedikit yang terserap. Kalau tax amnesty ini berjalan, repatriasi masuk, ini akan mengurangi pengangguran. Itu yang kami harapkan sekali," pungkas Suryadi.

Kompas TV DPR Minta Jokowi Revisi RUU Perpajakan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Konsumen: Pengertian, Prinsip Ekonomi, Hak dan Kewajibannya

Konsumen: Pengertian, Prinsip Ekonomi, Hak dan Kewajibannya

Earn Smart
Bakal Melantai di BEI Hari Ini, BAUT Tertapkan Harga IPO Rp 100 Per Saham

Bakal Melantai di BEI Hari Ini, BAUT Tertapkan Harga IPO Rp 100 Per Saham

Whats New
Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani: Bukan Berarti Berpihak ke Pabrikan...

Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani: Bukan Berarti Berpihak ke Pabrikan...

Whats New
Dorong Pengusaha UMKM Naik Kelas, Menteri Teten Luncurkan New PLUT

Dorong Pengusaha UMKM Naik Kelas, Menteri Teten Luncurkan New PLUT

Whats New
Cara Bayar Pajak Motor Online Melalui Tokopedia

Cara Bayar Pajak Motor Online Melalui Tokopedia

Whats New
Menengok Penyebab Mengapa Minyak Goreng Murah Masih Susah Didapatkan di Ritel Modern

Menengok Penyebab Mengapa Minyak Goreng Murah Masih Susah Didapatkan di Ritel Modern

Whats New
[POPULER MONEY] Harga Emas Antam Anjlok | Mengenal Skema Ponzi | Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 11.500

[POPULER MONEY] Harga Emas Antam Anjlok | Mengenal Skema Ponzi | Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 11.500

Whats New
BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

Whats New
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Whats New
Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Whats New
Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Whats New
Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Whats New
Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Rilis
Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Whats New
Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.