Surat Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta Masih Jadi Teka-teki

Kompas.com - 20/04/2016, 08:10 WIB
Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli menyampaikan pandangannya dalam bidang ekonomi saat berkunjung ke kantor Tribun di Jakarta, Kamis (7/1/2016). TRIBUN / DANY PERMANAMenteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli menyampaikan pandangannya dalam bidang ekonomi saat berkunjung ke kantor Tribun di Jakarta, Kamis (7/1/2016).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Teka-teki siapa pihak yang akan mengeluarkan surat penghentian sementara reklamasi Teluk Jakarta belum terjawab. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli pun belum secara gamblang mengungkapkannya.

Meski begitu, perintah penghentian reklamasi Teluk Jakarta sudah ia sampaikan.

"Kalau soal perintah penghentian, sesuai rapat kemarin kami memang memerintahkan untuk dihentikan sementara atau moratorium," ujar Rizal di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta surat penghentian reklamasi Teluk Jakarta dari pemerintah pusat. Bahkan, ia juga sempat mempertanyakan pemerintahan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga meminta proyek itu dihentikan sementara.

Ahok bukannya tanpa alasan. ia memiliki kekhawatiran Pemprov DKI Jakarta digugat pengembang bila proyek itu dihentikan.

Rizal Ramli sendiri justru cuek dengan kemungkinan itu. Ia mengaku tak gentar apabila pengembang menggugatnya.

"Kalau itu (soal gugatan) enggak usah khawatir. Undang-undangnya jelas. Dan kedua, siapa yang berani gugat Rizal Ramli?" kata Rizal, Senin (18/4/2016).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diketahui, setelah proyek reklamasi Teluk Jakarta berjalan beberapa tahun, terungkap sejumlah persoalan. Salah satunya yakni terkait kewenangan izin reklamasi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku pihak yang berwenang memberikan izin reklamasi di Teluk Jakarta.

Dasar hukumnya mengacu pada Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang tata ruang pantura Jakarta. Meski pada 2008, keluar Perpres nomor 54 tahun 2008 tentang Tata Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang membatalkan tata ruang di Keppres nomor 52 tahun 1995.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.