Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OJK Berencana Atur "Startup" Bidang "Fintech"

Kompas.com - 21/04/2016, 20:01 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengatur keberadaan perusahaan rintisan digital atau startup yang bergerak di jasa keuangan atau disebut financial technology (fintech).

Saat ini, perkembangan startup jenis tersebut sangat marak di masyarakat, antara lain bergerak di bidang proses pembayaran, transfer, jual beli saham, hingga pembiayaan.

Startup bidang fintech berkembang seiring meningkatnya permintaan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan modern, melalui smartphone dan tablet.

"Saya rasa, OJK harus duduk bareng dengan Bank Indonesia, Menkominfo, dan BKPM terkait pemanfaatan sistem pembayaran ini," ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto di Jakarta, Kamis (21/4/2016).

OJK dalam hal ini akan membentuk tim khusus untuk mengawasi startup bidang fintech. "Embrionya sudah ada, secara internal sudah menunjuk unit yang mulai melakukan koordinasi untuk menangkap isu itu," imbuh Rahmat.

Direktur Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Riki Afif Gunawan mengatakan, penggunaan fintech akan optimal jika sudah memiliki trust (kepercayaan) dari masyarakat.

Kepercayaan di dunia nyata dibutuhkan kartu identitas dan tanda tangan basah guna menjamin transaksi yang disepakati. Sementara itu, penggunaan fintech, membutuhkan tanda tangan digital seiring perkembangan teknologi.

Namun, saat ini, fintech masih memiliki sisi lemah dari sisi verifikasi dan keamanan server layanan.

"Semua orang yang ingin melakukan transaksi digital harus memiliki sertifikasi elektronik. Sertifikat elektronik akan memunculkan identitas yang melakukan transaksi dengan memunculkan NIK (nomor induk kependudukan)," tutur Riki.

Gandeng badan peradilan

Praktisi hukum dari Hadiputranto, Hadinoto & Partners (HHP), Erwandi Hendarta, meminta regulator menggandeng badan peradilan untuk mengawasi fintech. Sebab, keabsahan tanda tangan digital (digital signature) akan ditentukan di badan peradilan.

"Badan peradilan harus diajak mengatur fintech karena ujung-ujungnya masuk ke badan peradilan terkait digital signature, yakni apakah tanda tangan digital sudah masuk sebagai alat bukti yang sah atau belum," kata Erwandi.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Edmon Makarim, juga berharap agar fintech lebih banyak dikelola oleh perusahaan domestik sehingga data yang ada tidak mudah bocor ke luar negeri.

Pengaturan mengenai sistem pembayaran pun perlu dikembangkan untuk sistem yang dedicated bukan yang bersifat dual demi mendorong perkembangan e-commerce yang aman.

Kompas TV Indonesia, Menuju Masyarakat Digital
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

60 Kloter Penerbangan Haji 'Delay', Menhub Minta Garuda Berbenah

60 Kloter Penerbangan Haji "Delay", Menhub Minta Garuda Berbenah

Whats New
2 Cara Cek Mutasi Rekening BCA lewat HP

2 Cara Cek Mutasi Rekening BCA lewat HP

Spend Smart
Hingga April 2024, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Tembus 20,16 Juta

Hingga April 2024, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Tembus 20,16 Juta

Whats New
KA Banyubiru Layani Penumpang di Stasiun Telawa Boyolali Mulai 1 Juni 2024

KA Banyubiru Layani Penumpang di Stasiun Telawa Boyolali Mulai 1 Juni 2024

Whats New
Ekonom: Iuran Tapera Tak Bisa Disamakan Dengan BPJS

Ekonom: Iuran Tapera Tak Bisa Disamakan Dengan BPJS

Whats New
Pertamina-Medco Tambah Aliran Gas ke Kilang LNG Mini Pertama di RI

Pertamina-Medco Tambah Aliran Gas ke Kilang LNG Mini Pertama di RI

Whats New
Strategi Industri Asuransi Tetap Bertahan saat Jumlah Klaim Kian Meningkat

Strategi Industri Asuransi Tetap Bertahan saat Jumlah Klaim Kian Meningkat

Whats New
Baru Sebulan Diangkat, Komisaris Independen Bank Raya Mundur

Baru Sebulan Diangkat, Komisaris Independen Bank Raya Mundur

Whats New
Integrasi Infrastruktur Gas Bumi Makin Efektif dan Efisien Berkat Inovasi Teknologi

Integrasi Infrastruktur Gas Bumi Makin Efektif dan Efisien Berkat Inovasi Teknologi

Whats New
CEO Singapore Airlines Ucapkan Terima Kasih ke Staf Usai Insiden Turbulensi

CEO Singapore Airlines Ucapkan Terima Kasih ke Staf Usai Insiden Turbulensi

Whats New
BTN-Kadin Garap Pembiayaan 31 Kawasan Industri di Jabar

BTN-Kadin Garap Pembiayaan 31 Kawasan Industri di Jabar

Whats New
Pembiayaan Baru BNI Finance Rp 1,49 Triliun pada Kuartal I 2024, Naik 433 Persen

Pembiayaan Baru BNI Finance Rp 1,49 Triliun pada Kuartal I 2024, Naik 433 Persen

Whats New
Asosiasi Pekerja Tolak Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera

Asosiasi Pekerja Tolak Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera

Whats New
TRON Hadirkan Kendaraan Listrik Roda Tiga untuk Kebutuhan Bisnis dan Logistik

TRON Hadirkan Kendaraan Listrik Roda Tiga untuk Kebutuhan Bisnis dan Logistik

Whats New
Asosiasi: Permendag 8/2024 Bikin RI Kebanjiran Produk Garmen dan Tekstil Jadi

Asosiasi: Permendag 8/2024 Bikin RI Kebanjiran Produk Garmen dan Tekstil Jadi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com