Rizal Ramli: Ada Kesalahan dalam Reklamasi Pulau C dan D

Kompas.com - 04/05/2016, 14:49 WIB
Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat meninjau pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta atau Pulau D, Rabu (4/5/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaMenko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat meninjau pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta atau Pulau D, Rabu (4/5/2016).
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan, ada kesalahan dalam proyek reklamasi Pulau C dan D.

Menurut Rizal Ramli, harus ada jarak antara Pulau C dan D sehingga kedua pulau itu terpisah.

"Pulau C dan D ini harus terpisah 300 meter dengan kedalaman 8 meter," ujar Menko Rizal, Rabu (4/5/2016).

Untuk itu, Rizal Ramli meminta PT Kapuk Naga Indah (KNI) selaku pengembang Pulau C dan D agar segera membuat jarak antara kedua pulau itu. Hal itu dilakukan supaya lingkungan tetap tertata dengan baik.

Menanggapi hal itu, PT KNI menyatakan akan mengikuti semua aturan pemerintah dalam menjalankan proyek ini.

Direktur PT KNI Nono Sampono juga mengatakan, saat ini perusahaan sudah menghentikan aktivitas proyek reklamasi.

"Kami ikut pemerintah, kami sangat mendukung kebijakan moratarium pemerintah tentang reklamasi," ujar Nono dalam konpers di Pulau D, Jakarta, Rabu (4/5/2016).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, PT KNI sudah menghentikan aktivitas pengurukan tanah sejak tahun 2014. Sampai saat ini, katanya, aktivitas yang dikerjakan adalah proses pemadatan dan perapian.

Selain itu, PT KNI sedang menunggu diturunkannya rancang bangun kota dari Pemprov DKI Jakarta dalam rangka penyelesaian izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah diajukan.

"Kami berharap proses IMB dari pemda cepat keluar sehingga program properti dan infrastruktur bisa berjalan," pungkas Nono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.