Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tiga Tips dari PLN Sebelum Beli Rumah

Kompas.com - 04/05/2016, 16:13 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Membeli unit rumah baru atau bekas yang layak huni merupakan dambaan setiap orang, apalagi jika hunian tersebut akan ditempati dengan waktu lama.

Namun akan menjadi bencana jika rumah yang akan ditempati ternyata memiliki masalah kelistrikan.

Guna menghindari masalah kelistrikan, General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jakarta, Syamsul Huda berbagi tips agar terhindar dari permasalahan kelistrikan.

Karena menurutnya, properti yang baru saja dilakukan jual beli biasanya memiliki masalah kelistrikan.

"Properti yang pertama kali dibeli pasti memiliki masalah kelistrikan, entah itu kabelnya yang tidak terpasang dengan rapih atau sebagainya," ujar Syamsul kepada wartawan di Kantor Pusat PLN Distribusi Jakarta, Rabu (4/5/2016).

Tips pertama dari Syamsul, calon pembeli sebelum melakukan transaksi terlebih dahulu harus melihat KWh meter atau yang biasa disebut meteran listrik apakah sudah terpasang dengan benar atau belum.

"Penting untuk melihat KWh meter apakah sudah terpasang dengan baik atau belum, lihat kabel-kabelnya terpasang rapih atau tidak," imbuh Syamsul.

Tips kedua, calon pembeli harus memastikan terlebih dahulu apakah instalasi listrik dalam keadaan layak dan memiliki Sertifikasi Layak Operasi (SLO) atau tidak.

Tips ketiga, calon pembeli harus memastikan ke penjual apakah rumah yang akan dihuni memiliki tunggakan listrik atau tidak.

"Jangan sampai rumah yang dibeli memiliki tunggakan listrik, karena nanti pemilik baru yang akan menanggungnya," tandasnya.

Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Syamsul menghimbau masyarakat yang akan bertransaksi properti untuk meminta bantuan petugas PLN guna melakukan pemeriksaan kelistrikan.

Adapun cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari PLN, masyarakat cukup menghubungi call center PLN dengan memasukan kode area dan diikuti dengan menekan angka 123.

PLN terdekat pun akan segera mendatangi lokasi di mana pengadu berada.

Namun demikian, pemeriksaan kelistrikan tidak gratis.

Meski tak disebutkan besarannya, Syamsul menyebutkan, pemeriksaan kelistrikan akan dikenakan biaya administrasi.

"Pemeriksaan kena biaya, tetapi tidak mahal. Yang penting masyarakat terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan dari permasalahan kelistrikan," pungkas Syamsul menjawab pertanyaan Kompas.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com