Berkunjung ke Industri Petrokimia Malaysia, Rizal Ramli Merasa Malu

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengaku malu tatkala melakukan kunjungan ke kompleks industri petrokimia di Kerteh, distrik di negara bagian Terengganu, Malaysia.

“Sekitar sebulan yang lalu kami berkunjung ke Kerteh, Terengganu Malaysia. Terus terang kami malu. Mereka punya industri petrokimia yang besar,” kata Rizal di kantornya, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Rizal menyampaikan pada tahun1970-an, banyak orang-orang Malaysia belajar ke Indonesia.

Bahkan National Oil Company mereka, Petronas pada masa itu tidak lebih unggul dari Pertamina.

“Pertamina pada waktu itu raksasa. Mereka (Malaysia) belajar macam-macam. Tapi sekarang Petronas akhirnya lebih hebat dari Pertamina,” ucap Rizal.

Tak hanya itu, Rizal pun merasa malu karena industri petrokimia di Malaysia berkembang besar.

Di Kerteh sendiri terdapat 80 pabrik di tanah seluas 4.000 hektare.

“Ironisnya gas yang dipakai itu 40 persennya dari kita. Kemudian dia ubah menjadi produk petrokimia,” sambung dia.

Setelah diolah menjadi berbagai macam produk industri petrokimia seperti plastik, cat, farmasi, tekstil, ban, pampers, karpet, dan produk lain, Malaysia mengekspor produk-produk tersebut ke Indonesia.

“Kita impor produk petrokimia hampir sekitar 12-14 miliar dollar AS per tahun. Jadi kalau kita jual gas, sebetulnya kita rugi lah kalau hanya sekadar jual gas,” ucap Rizal.

Oleh karena itulah, dia berharap pengembangan lapangan gas abadi Masela juga dibarengi dengan pembangunan industri hilir, salah satunya industri petrokimia.

Perhitungan Rizal, apabila hanya menjual gas saja maka yang didapat negara hanya 2,5 miliar dollar AS per tahun.

Akan tetapi apabila dikembangkan industri hilirnya, maka penerimaan negara dari Masela bisa mencapai 6,5 miliar dollar AS per tahun (dengan asumsi produksi 3,6 MTPA).

Pemerintah kini tengah membentuk komite untuk pengembangan industri hilir tersebut.

Instansi yang terlibat dalam komite itu diantaranya Kemenko Kemaritiman, Kementerian ESDM, SKK Migas, Kementerian Perindustrian, dan Bappenas.