Dana Desa Rentan Dikorupsi, Para Kiai Akan Dilibatkan untuk Mengawasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan melibatkan peran kiai dan santri untuk turut mengawasi penggunaan dana desa di wilayah masing-masing.

"Peran kiai dan tokoh agama sangat dibutuhkan untuk andil dalam pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah, termasuk turut serta mengawasi penggunaan dana desa di wilayah masing-masing," kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, Sabtu (14/5/2016). 

Marwan menyampaikan hal tersebut pada acara Haul KH Muhammad Said, pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, di Gedongan, Cirebon, Jawa Barat.

Menurut dia, keterlibatan para kiai bisa dengan berperan aktif dalam musyawarah desa, khususnya dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

"Dalam musyawarah desa itu, kiai sebagai panutan masyarakat tentu dapat memberikan masukan terkait program pembangunan yang akan dilakukan di desanya," ujarnya.

Dengan itu, diharapkan proses pembangunan desa dan pemanfaatan dana desa dapat berjalan efektif dan maksimal.

Sementara itu, Marwan memaparkan dana desa mengalami kenaikan setiap tahun. Pada 2015, pemerintah menganggarkan Rp 20,8 triliun dan tahun ini menjadi Rp 47 triliun.

Marwan berharap pembangunan desa mengalami percepatan yang sangat signifikan.

"Pembangunan nasional juga sangat bergantung pada berkembangnya desa-desa kita, baik dari sisi ekonomi, produktivitas, SDM, maupun lainnya," katanya.

"Dengan dana desa, proses percepatan pembangunan nasional terletak di desa-desa. Banyak pihak yang sangat berharap desa-desa di Indonesia dapat berkembang melalui program tersebut," kata Marwan.

Rentan korupsi

Seperti diketahui, penggunaan dana desa harus diawasi berbagai pihak sebab sangat rentan dikorupsi.

(Baca: Mari Elka: Dana Desa untuk Bantu Petani)

Beberapa kepala desa sudah masuk penjara karena ketahuan menggelapkan dana desa untuk keperluan pribadi.

(Baca: Menteri Desa Akui ada Dana Desa Tak Tepat Sasaran)