257 Perusahaan Tambang Timah Diduga Lakukan Ekspor Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mochtar Husein menyampaikan, dari 755 perusahaan tambang timah atau pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP), sebanyak 257 diantaranya belum berstatus Clean and Clear (CnC).

Seluruhnya beroperasi di dua provinsi Pulau Sumatera, yakni Provinsi Bangka-Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

"Nah, yang tidak CnC ini (aktivitas) tidak terkendali," ujar Mochtar di Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Mochtar menyampaikan, perusahaan tambang timah yang tidak berstatus CnC itu diduga melakukan aktivitas ekspor timah ilegal.

Sebabnya, mengacu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2015, timah yang boleh diserap fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih mineral (smelter) hanya yang berasal dari IUP OP berstatus CnC.

"Dari 755 pemegang IUP OP itu, yang CnC ada 498," imbuh Mochtar.

Mochtar mengatakan, saat ini ada 47 smelter di Provinsi Babel dan Provinsi Kepri.

Dari jumlah itu, baru 29 smelter yang beroperasi dengan rata-rata kapasitas terpasang 21 persen sampai 2015.

"Bahan baku yang digunakan menurut ketentuan, dia harus berasal dari IUP OP," kata dia.

Atas dasar itu, Mochtar berharap pemerintah daerah dan dinas -dinas terkait di daerah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan tambang timah di wilayah masing-masing.