Penutupan Kartu Kredit Berjemaah, Kebijakan Menkeu Dinilai Kontradiktif

Kompas.com - 19/05/2016, 16:04 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Perpajakan serta Tata Cara Penyampaian yang tertuang melalui PMK Nomor 39/PMK.03/2016 dinilai kontradiktif.

Sebabnya, tak berselang lama setelah beleid tersebut dirilis pada pekan ketiga Maret 2016, banyak nasabah bank berbondong-bondong menutup kartu kredit mereka, dan sebagian lainnya melakukan mutasi harga.

(Baca: Gara-gara Aturan Ini, Penutupan Kartu Kredit BCA Naik 3 Kali Lipat)

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, respons dari para pemegang kartu kredit atas PMK itu harus disikapi dengan baik oleh Menkeu.

"Ada kontradiksi ketika pemerintah ingin mendorong konsumsi, dan kartu kredit salah satu instrumen untuk men-drive pertumbuhan. Tapi, jadi susut karena regulasi ini," ucap Yustinus kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (19/5/2016).

Memang, lanjut Yustinus, soal kerahasiaan (secrecy), tidak ada yang salah dengan PMK itu bahwa data kartu kredit tidak bersifat rahasia sehingga bisa diminta, apalagi untuk kepentingan perpajakan.

"Tapi, secara sosio-psikologis ada problem privacy yang seharusnya dicermati," imbuh dia.

Sebagai informasi, salah satu bank yang terdampak signifikan adanya PMK 39/2016 yaitu PT Bank Central Asia (BCA).

Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, sejak aturan tersebut diberlakukan, BCA mencatat, penutupan kartu kredit mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat.

Selain itu, mutasi harga pun turun dari Rp 147 miliar per hari menjadi Rp 120 miliar per hari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Spend Smart
Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Whats New
Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Whats New
Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Whats New
Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Rilis
Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Whats New
Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Whats New
Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Whats New
Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Whats New
100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

Whats New
Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Whats New
100 Hari Menjabat, Mendag Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

100 Hari Menjabat, Mendag Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

Whats New
Asal Usul Huruf 'K' sebagai Singkatan Ribuan

Asal Usul Huruf "K" sebagai Singkatan Ribuan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.