Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata APINDO soal "Tax Amnesty" yang Dianggap Hanya Pro-Pengusaha

Kompas.com - 26/05/2016, 10:00 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyesalkan pernyataan-pernyataan miring seputar rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Bahkan ada lembaga swadaya masyarakat yang menyebut rencana kebijakan itu hanya pro-pengusaha.

"Aneh, ya gitu selalu menyerang dunia usaha dan menyerang pemerintah tetapi kami bingung mereka kontribusinya untuk negara apa ya?," ujar Ketua APINDO Haryadi Sukamdani kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Di mata APINDO, rencana kebijakan pengampunan pajak punya banyak sisi positif. Sebab dengan masuknya dana yang selama ini tidak terdata, likuiditas di dalam negeri bisa bertambah.

Selain itu kata Haryadi, APINDO yakin transparansi perpajakan akan jauh lebih baik dengan adanya tax amnesty. Sebab, dana yang masuk akan terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak.

"Kami melihat tax amnesty lebih kepada jangka panjang. Kami ingin semua wajib pajak ini tranparansi dan apa yang ada di tax amnesty itu juga diterapkan oleh negara yang menerapkan kebijakan itu. Jadi buat apa komentar kaya gitu kan? (Menyudutkan pengusaha)," kata Haryadi.

Tolak Tax Amnesty

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menolak kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi, ada beberapa argumentasi mengapa kebijakan ini tidak perlu dilanjutkan.

Salah satunya, tax amnesty dianggap terlalu pro-konglomerat atau pro-pengusaha. Sesuai dengan asumsi yang disampaikan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, dana yang akan masuk langsung ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya Rp 60 triliun, atau maksimal Rp 100 triliun.

Angka itu merupakan uang tebusan dari dana yang dideklarasikan yang ditaksir sebesar Rp 5.000 triliun sampai Rp 8.000 triliun.

"Kalau hanya Rp 60 triliun itu tidak bisa menutupi defisit APBN kita yang sampai Rp 273 triliun," kata Apung di Kantor Seknas Fitra, Jakarta, Jumat (29/4/2016).

Kompas TV BI Perkirakan Akan Ada Rp 560 Triliun Dana Mudik

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bidik Peningkatan Kunjungan Turis Asing, Sandiaga Bakal Jajaki Potensi China, India, sampai Taiwan

Bidik Peningkatan Kunjungan Turis Asing, Sandiaga Bakal Jajaki Potensi China, India, sampai Taiwan

Whats New
Kantor SiCepat Cabang Rangkasbitung Dibobol Maling, Perusahaan akan Ganti Rugi Paket yang Rusak dan Dicuri

Kantor SiCepat Cabang Rangkasbitung Dibobol Maling, Perusahaan akan Ganti Rugi Paket yang Rusak dan Dicuri

Whats New
Kepala Otorita: Ada Investor yang akan Berinvestasi untuk Pembangunan IKN di Kuartal II-2023

Kepala Otorita: Ada Investor yang akan Berinvestasi untuk Pembangunan IKN di Kuartal II-2023

Whats New
Sebanyak 5,5 Juta Wisatawan Asing Kunjungi Indonesia Sepanjang 2022

Sebanyak 5,5 Juta Wisatawan Asing Kunjungi Indonesia Sepanjang 2022

Whats New
OJK akan Rampingkan Jumlah BPR Jadi 1.000 Dalam 5 Tahun Mendatang

OJK akan Rampingkan Jumlah BPR Jadi 1.000 Dalam 5 Tahun Mendatang

Whats New
Menko Airlangga: Tahun Politik Jadi Vitamin Baru untuk Pemulihan Ekonomi 2023

Menko Airlangga: Tahun Politik Jadi Vitamin Baru untuk Pemulihan Ekonomi 2023

Whats New
Usai Negatif, Ekonomi Bali Pulih Tumbuh 4,84 Persen di 2022

Usai Negatif, Ekonomi Bali Pulih Tumbuh 4,84 Persen di 2022

Whats New
Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Ditarget Rampung 2024

Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Ditarget Rampung 2024

Whats New
 Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, Menko Airlangga: Tertinggi di Masa Pemerintahan Jokowi

Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, Menko Airlangga: Tertinggi di Masa Pemerintahan Jokowi

Whats New
KKP Buka Peluang Investasi di Kawasan Teluk Cendrawasih

KKP Buka Peluang Investasi di Kawasan Teluk Cendrawasih

Rilis
Jumlah Investor Kripto Terus Tumbuh, Edukasi Perlu Terus Digalakkan

Jumlah Investor Kripto Terus Tumbuh, Edukasi Perlu Terus Digalakkan

Whats New
Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Februari 2023

Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Februari 2023

Work Smart
Kepala Otorita Curhat Sisa 559 Hari Kejar Target Keinginan Jokowi Gelar Upacara 17 Agustus di IKN

Kepala Otorita Curhat Sisa 559 Hari Kejar Target Keinginan Jokowi Gelar Upacara 17 Agustus di IKN

Whats New
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tertinggi Sejak 2013

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tertinggi Sejak 2013

Whats New
Soal Merger 2 Bank Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun, OJK: Juni 2023 Selesai Prosesnya

Soal Merger 2 Bank Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun, OJK: Juni 2023 Selesai Prosesnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+