Menkeu: Agak Berlebihan jika S&P Hanya Lihat 'Tax Amnesty'

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro sepakat bahwa Indonesia masih menghadapi risiko fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bahkan dia menyatakan, risiko fiskal sudah dialami sejak tahun-tahun sebelumnya. Namun begitu, ia merasa agak berlebihan jika Standard and Poor’s (S&P) mendasarkan penilaian pada spekulasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

Sebagaimana diketahui, kebijakan ini diharapkan mampu menahan potensi pelebaran defisit karena penerimaan yang tidak mencapai target.

“Menurut saya sih agak berlebihan. Harusnya jangan lihat ada tax amnesty atau enggak,” kata Bambang kepada wartawan, Jumat (3/6/2016).

Menurut Bambang, yang paling penting diperhatikan dalam pengelolaan fiskal adalah defisit anggarannya. Sejauh ini, defisit anggaran Indonesia masih lebih rendah dibandingkan contohnya Malaysia – negara yang mendapatkan predikat layak investasi.

“Defisit anggaran juga di bawah negara-negara maju yang sudah mendapat investment grade. Jadi apa poinnya gitu lho?” kata Bambang mengomentari penilaian S&P.

Bambang juga menyayangkan penilaian dari S&P. Sebab menurut dia, pemerintah Indonesia setahun terakhir sudah melakukan perbaikan agar bisa memenuhi persyaratan yang diminta S&P untuk mendapatkan predikat layak investasi.

“Saya enggak ngerti kenapa mereka masih mempertahankan (penilaian) yang sama. Tapi anggap aja itu berita baik, karena negara lain banyak yang mengalami down-grade,” ucap Bambang.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melihat, masih dipertahankannya positive outlook Indonesia, lantaran S&P ingin melihat hasil dari kebijakan tax amnesty.

Kebijakan tax amnesty menjadi bagian dari restrukturisasi fiskal yang ditunggu-tunggu. “Kalau dugaan saya, dia (S&P) nunggu tax amnesty ini dapatnya berapa. (Kenapa nunggu?) Karena kalau itu tidak tercapai, lebih banyak lagi beban/defisitnya,” kata Darmin, Kamis (2/6/2016).