Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Harapan Dirut Waskita Karya Soal LRT Palembang

Kompas.com - 03/06/2016, 21:30 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Waskita Karya (Persero) belum lama ini mendesak Kementerian Perhubungan untuk menandatangani kontrak proyek LRT (light rail transit) Palembang Sumatera Selatan.

Desakan tersebut bukan tanpa alasan, karena jika Kementerian Perhubungan belum juga menandatangani kontrak tersebut, maka proses pencairan pendanaan proyek dari perbankan akan mengalami keterhambatan.

Jika mengacu pada peraturan Presiden nomor 115 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan LRT Sumatera Selatan, seharusnya kontrak LRT Palembang telah ditandatangani pada Januari 2016.

"Ya memang sampai saat ini belum ditandatangani," ujar Direktur Utama PT Waskita Karya M Choliq kepada Kompas.com di Malam Anugrah BUMN, Jumat (3/6/2016).

Choliq berharap, Kementerian Perhubungan bisa menandatangani kontrak proyek LRT dalam waktu dekat.

Karena, pembangunan jalur itu terancam batal jika Kementerian Perhubungan tak juga menandatangani kontrak tersebut.

"Diharapkan satu atau dua minggu ini segera ditandatangani, ini hanya tinggal masalah administratif saja," terang Choliq.

Menurut Choliq, penandatanganan kontrak itu diperlukan untuk syarat administrasi pinjaman ke perbankan yang akan diajukan perseroan.

"Kalau kontrak belum ada maka pendanaan akan terhambat karena kucuran dari perbankan baru bisa diberikan kalau tandatangan kontraknya sudah ada," tutur Choliq.

Karena pendanaan proyek LRT Palembang tidak termasuk dalam penyertaan modal negara (PMN) yang dikucurkan kepada Waskita Karya senilai Rp 3,5 triliun, maka mau tidak mau perseroan harus menempuh pendanaan lain yakni dari pinjaman perbankan.

"Ini adalah proyek pertama kami yang menggunakan kontrak khusus, tidak pakai PMN," pungkas Choliq.

Dalam Perpres, pembangunan jalur LRT sepanjang 25 Km yang terbagi menjadi lima zona di lokasi Bandara Sultan Mahmud Badaruddin sampai dengan Komplek Olahraga Jakabaring Palembang ini ditargetkan selesai pada Juni 2018.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com