Subsidi Listrik dalam APBN-P 2016 Sebesar Rp 50,66 Triliun

Kompas.com - 16/06/2016, 14:50 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah, pada Kamis (16/6/2016) menyepakati subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 sebesar Rp 50,66 triliun.

Jumlah itu lebih rendah Rp 6,5 triliun dari yang diusulkan di RAPBN 2016 sebesar Rp 57,18 triliun, serta mengalami kenaikan 12,28 triliun dari APBN 2016 yang dipatok Rp 38,38 triliun.

 

Subsidi listrik sebesar Rp 50,66 triliun tersebut terdiri dari kebutuhan subsidi tahun berjalan, dengan penyesuaian pelanggan PLN golongan R1 dengan daya 900 Volt Ampere (VA) sebesar Rp 38,38 triliun, dan pembayaran kekurangan tahun 2014 (audited) untuk penundaan tarif adjustment sebesar Rp 12,28 triliun.

"Banggar tidak sependapat (penyesuaian belum bisa diterapkan), karena mau tidak mau, suka tidak suka, (kondisi saat ini) yang tidak berhak lah yang justru menikmati subsidi," kata Pimpinan Banggar DPR RI Said Abdullah.

Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengatakan, sesuai arahan Presiden, penyesuaian pelanggan 900 VA harus ditunda.

"Harus dicocokkan masyarakat yang memang layak mendapat subsidi. Inilah yang menyebabkan tertunda. Itu yang menyebabkan keterlambatan implementasi pencabutan subsidi," kata Jarman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tekanan Terhadap IHSG Diproyeksi Berlanjut, Cermati Saham-saham Ini

Tekanan Terhadap IHSG Diproyeksi Berlanjut, Cermati Saham-saham Ini

Whats New
Harga Sahamnya Terus Ambles, GOTO Bakal Gelar Public Expose Insidentil

Harga Sahamnya Terus Ambles, GOTO Bakal Gelar Public Expose Insidentil

Whats New
Luhut: Indonesia Sekarang Sangat Diminati Para Investor dari Berbagai Negara

Luhut: Indonesia Sekarang Sangat Diminati Para Investor dari Berbagai Negara

Whats New
Hari Ini Terakhir Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Simak Syarat, Cara, dan Jadwal Daftarnya

Hari Ini Terakhir Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Simak Syarat, Cara, dan Jadwal Daftarnya

Whats New
Geger Lelang Kepulauan Widi, Pemerintah Satu Suara: Tidak Dijual!

Geger Lelang Kepulauan Widi, Pemerintah Satu Suara: Tidak Dijual!

Whats New
[POPULER MONEY] Ada KKN dalam Rekrutmen Tenaga Honorer | KKP Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Dijual

[POPULER MONEY] Ada KKN dalam Rekrutmen Tenaga Honorer | KKP Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Dijual

Whats New
Kenali Kripto sebelum Memutuskan untuk Berinvestasi

Kenali Kripto sebelum Memutuskan untuk Berinvestasi

Earn Smart
Cara Mudah Transfer ShopeePay ke DANA dan Rekening Bank

Cara Mudah Transfer ShopeePay ke DANA dan Rekening Bank

Spend Smart
Tumbuh 11,95 Persen, Penyaluran Kredit Perbankan Capai Rp 333,51 Triliun di Oktober 2022

Tumbuh 11,95 Persen, Penyaluran Kredit Perbankan Capai Rp 333,51 Triliun di Oktober 2022

Whats New
Rekrutmen Bersama BUMN Gelombang II Ditutup Besok, Simak Cara Daftarnya

Rekrutmen Bersama BUMN Gelombang II Ditutup Besok, Simak Cara Daftarnya

Work Smart
Sepanjang 2022, OJK Tindak 618 Pinjol Ilegal

Sepanjang 2022, OJK Tindak 618 Pinjol Ilegal

Whats New
Isu Badai PHK, Perusahaan Otomotif Astrido Justru Buka 13 Posisi Lowongan Kerja

Isu Badai PHK, Perusahaan Otomotif Astrido Justru Buka 13 Posisi Lowongan Kerja

Work Smart
Sri Mulyani Sebut Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Persoalan Beras

Sri Mulyani Sebut Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Persoalan Beras

Whats New
Bidik Proyek Ekonomi Berkelanjutan, INA Gandeng Investment Fund for Developing Countries

Bidik Proyek Ekonomi Berkelanjutan, INA Gandeng Investment Fund for Developing Countries

Whats New
Data Center STT di Bekasi Dibangun untuk Jawab Kebutuhan Ekonomi Digital RI

Data Center STT di Bekasi Dibangun untuk Jawab Kebutuhan Ekonomi Digital RI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.