Pemerintah Berharap Pelebaran Defisit Tak Berpengaruh Negatif ke Pasar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengusulkan pembiayaan anggaran sebesar Rp 313,3 triliun seiring dengan pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari 2,15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 2,48 persen.

Pembiayaan anggaran tersebut meningkat sebesar Rp 40,2 triliun dari APBN induk yang sebesar Rp 273,2 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan, pemerintah akan menutup separuh dari tambahan defisit Rp 40,2 triliun tersebut dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun lalu, yaitu sebesar Rp 19 triliun.

Dengan begitu, lanjutnya, ada financing gap yang harus dicukupi sekitar Rp 21,2 triliun dari pasar.

"Kami berharap meskipun defisit kita melebar, tapi tidak terlalu berpengaruh negatif terhadap pasar, karena setengahnya dibiayai dari SAL," kata Suahasil dalam rapat panja defisit dan pembiayaan Banggar DPR RI, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Suahasil memaparkan, pembiayaan anggaran sebesar Rp 313,3 triliun itu terdiri atas pembiayaan nonutang sebesar negatif Rp 72,5 triliun, dan pembiayaan utang sebesar Rp 385,8 triliun.

Pembiayaan nonutang terdiri atas perbankan dalam negeri yang berupa cicilan pengembalian penerusan pinjaman, SAL tahun anggaran 2015, serta pembiayaan nonutang kepada non-perbankan dalam negeri sebesar negatif Rp 97 triliun.

Pembiayaan nonutang kepada non-perbankan dalam negeri tersebut terdiri atas hasil pengeolaan aset, dana investasi pemerintah, kewajiban penjaminan, dana pengembangan pendidikan nasional, dan cadangan pembiayaan.

Sementara itu, sambung Suahasil, pembiayaan utang sebesar Rp 385,8 triliun terdiri atas pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp 2,5 triliun, penarikan pinjaman luar negeri bruto sebesar Rp 72,9 triliun, penerusan pinjaman negatif, pembayaran cicilan pokok luar negeri sebesar Rp 69,65 triliun, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 384,98 triliun, dan pinjaman dalam negeri netto sebesar Rp 3,38 triliun.