KKP Tambah Syarat Pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan

Kompas.com - 22/06/2016, 14:38 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menambah persyaratan untuk pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Kedua syarat tambahan itu adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan laporan keuangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M Zulficar Mochtar mengungkapkan, tambahan persyaratan itu ditujukan untuk memastikan tidak ada pihak asing yang ikut serta dalam kepemilikan perusahaan perikanan tangkap.

Selain itu, tambahan persyaratan juga ditujukan untuk peningkatan kepatuhan pembayaran kewajiban.

“Kita berharap pemohon memahami tanggungjawabnya, misal laporan keuangan dan SPT pajak. Karena ini ada DNI yang baru saja, tanggal 18 Mei lalu dikeluarkan Pak Jokowi. Ini (syarat tambahan) memastikan agar tidak ada pemodal asing, pemilik asing, kru asing. Ini akan kita perkuat kebijakannya,” kata Zulficar kepada wartawan, usai penyerahan 312 dokumen ke nelayan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Zulficar menyampaikan, DJPT berencana melengkapi persyaratan di usaha perikanan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap  agar sejalan dengan kebutuhan dan merespons Perpres DNI yang dikeluarkan Presiden.

“Berbagai hal yang selama ini mungkin belum masuk, dan perlu, akan coba diakomodir dalam rencana revisi tersebut, biar lebih utuh dan efektif,” kata Zulficar.

Persyaratan yang semakin lengkap di pihak pelaku usaha akan mendukung basis data (database) pemerintah, dan mempermudah proses selanjutnya.

Zulficar menambahkan, kelengkapan persyaratan juga bagian dari transparansi dan memastikan semua pemilik kapal menunaikan kewajibannya.

Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, DJPT KKP, Saifuddin mengatakan, pada intinya KKP tidak bermaksud untuk menyulitkan pelaku usaha.

“Tapi untuk database, kita butuh. SPT pajak kan tinggal difotokopi, laporan keuangan juga. Sekali lagi, ini sebagai database kita, karena kita juga diaudit Kementerian Keuangan,” ucap Saifuddin.

Sebagai informasi, Pasal 16 Permen KP 30 tahun 2012 menyebutkan tujuh syarat yang harus dipenuhi untuk pengurusan SIUP, meliputi; (1) rencana usaha; (2) fotokopi NPWP pemilik kapal atau perusahaan; (3) fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan; (4) surat keterangan domisili usaha; (5) fotokopi akta pendirian perusahaan; (6) fotokopi pengesahan badan hukum; serta (7) surat pernyataan bermaterai dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Work Smart
Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Whats New
Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Rilis
Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Work Smart
Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Whats New
PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

Whats New
Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Earn Smart
Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Whats New
Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Whats New
DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Whats New
Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Work Smart
Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Earn Smart
Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Whats New
IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.