PMN untuk Jalan Tol Tak Cair, Pemerintah Siap-siap 'Ngutang' ke AIIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur, utamanya yang masuk dalam proyek strategis nasional.

Bahkan, apabila Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk untuk menggarap tidak mendapat dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN), pemerintah bersiap-siap berutang ke lembaga internasional.

Seperti yang terjadi pada jalan tol trans Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai. Kekhawatiran tidak cairnya PMN untuk menggarap proyek jalan tol trans Sumatera tersebut, membuat pemerintah ancang-ancang utang ke Asian Infrastructures Investment Bank (AIIB).

Hal tersebut disampaikan Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo, usai rapat koordinasi, Rabu (22/6/2016).

Wahyu mengatakan, ruas tol Pekanbaru-Dumai membutuhkan investasi hingga Rp 16,2 triliun.

Rencananya proyek ini akan dibiayai dari ekuitas pengembang Rp 11,3 triliun, dan pinjaman sebesar Rp 4,9 triliun.

"Nah ini sebetulnya kita masih nunggu hasil pembahasan dengan DPR terkait PMN untuk Hutama Karya. Tapi kalau kita pikir ada permasalahan di situ, maka yang kita usulkan ada dua," kata Wahyu.

Pertama, kata dia, pemerintah akan meminjam sejumlah dana dari AIIB. Opsi ini sebetulnya sudah diusulkan oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, baik yang sifatnya sovereign loan maupun pinjaman langsung ke Hutama Karya.

Kedua, sambung Wahyu, adalah dengan medium term notes (surat utang jangka 5-10 tahun) yang diterbitkan Hutama Karya.

"Tapi, tadi disepakati nampaknya kita akan condong menggunakan fasilitas AIIB untuk tol trans Sumatera," ucap Wahyu.