Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengenaan Cukai pada Minuman Kemasan, Pontensi Rugikan Negara Rp 528 Miliar

Kompas.com - 28/06/2016, 16:54 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Melihat wacana pemerintah memperluas barang kena cukai pada plastik kemasan minuman, Forum Lintas Asosiasi Industri Produsen dan Pengguna Plastik (FLAIPPP) bersama Fakuktas Ekonomi Universitas Indonesia melakukan penelitian simulasi perhitungan cukai plastik minuman.

"Kami melakukan simulasi ini sebagai upaya untuk kembali mengingatkan pemerintah bahwa pengenaan cukai plastik kemasan justru kontra produktif. Selain tidak menyelesaikan isu sampah plastik dan menghambat pertumbuhan industri, di sisi penerimaan negara pemerintah akan rugi lebih dari 528 miliar rupiah. Hal ini belum memasukkan biaya pemungutan cukai yang harus dikeluarkan pemerintah," ujar Rachmat Hidayat, Ketua Asosiasi Perusahaan Air Kemasan Indonesia di Menara Kadin Jakarta, Selasa (28/6/2016).

FLAIPPP menjelaskan pengenaan cukai terhadap gelas plastik sebesar Rp 50 dan botol plastik Rp 200 per botol akan menyebabkan penurunan permintaan minuman dalam kemasan sebesar Rp 10,2 triliun per tahun.

Di sisi penerimaan, negara akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 1,92 Triliun per tahun dari pendapatan cukai baru, namun di sisi lain justru akan kehilangan penerimaan hingga mencapai Rp 2,44 Triliun akibat turunnya penerimaan dari PPN dan PPh badan.

Dengan demikian pemerintah diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 528 miliar dalam satu tahun," ujar Rachmat Hidayat yang juga menjabat Juru Bicara FLAIPPP.

Sementara itu, Eugenia Mardanugraha, peneliti dari Fakuktas Ekonomi Universitas Indonesia mengatakan bahwa pengenaan cukai tentunya akan meningkatkan harga yang harus ditanggung oleh konsumen.

"Sama halnya dengan pajak, cukai untuk produk apapun dan dalam bentuk apapun, akan mengurangi pendapatan masyarakat yang dapat dibelanjakan (disposable income) atau menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat akan menurunkan penjualan perusahaan, dan pada akhirnya menurunkan pendapatan pemerintah dari pajak yang lain, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan badan," ujar Eugenia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bidik Peningkatan Kunjungan Turis Asing, Sandiaga Bakal Jajaki Potensi China, India, sampai Taiwan

Bidik Peningkatan Kunjungan Turis Asing, Sandiaga Bakal Jajaki Potensi China, India, sampai Taiwan

Whats New
Kantor SiCepat Cabang Rangkasbitung Dibobol Maling, Perusahaan akan Ganti Rugi Paket yang Rusak dan Dicuri

Kantor SiCepat Cabang Rangkasbitung Dibobol Maling, Perusahaan akan Ganti Rugi Paket yang Rusak dan Dicuri

Whats New
Kepala Otorita: Ada Investor yang akan Berinvestasi untuk Pembangunan IKN di Kuartal II-2023

Kepala Otorita: Ada Investor yang akan Berinvestasi untuk Pembangunan IKN di Kuartal II-2023

Whats New
Sebanyak 5,5 Juta Wisatawan Asing Kunjungi Indonesia Sepanjang 2022

Sebanyak 5,5 Juta Wisatawan Asing Kunjungi Indonesia Sepanjang 2022

Whats New
OJK akan Rampingkan Jumlah BPR Jadi 1.000 Dalam 5 Tahun Mendatang

OJK akan Rampingkan Jumlah BPR Jadi 1.000 Dalam 5 Tahun Mendatang

Whats New
Menko Airlangga: Tahun Politik Jadi Vitamin Baru untuk Pemulihan Ekonomi 2023

Menko Airlangga: Tahun Politik Jadi Vitamin Baru untuk Pemulihan Ekonomi 2023

Whats New
Usai Negatif, Ekonomi Bali Pulih Tumbuh 4,84 Persen di 2022

Usai Negatif, Ekonomi Bali Pulih Tumbuh 4,84 Persen di 2022

Whats New
Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Ditarget Rampung 2024

Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Ditarget Rampung 2024

Whats New
 Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, Menko Airlangga: Tertinggi di Masa Pemerintahan Jokowi

Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, Menko Airlangga: Tertinggi di Masa Pemerintahan Jokowi

Whats New
KKP Buka Peluang Investasi di Kawasan Teluk Cendrawasih

KKP Buka Peluang Investasi di Kawasan Teluk Cendrawasih

Rilis
Jumlah Investor Kripto Terus Tumbuh, Edukasi Perlu Terus Digalakkan

Jumlah Investor Kripto Terus Tumbuh, Edukasi Perlu Terus Digalakkan

Whats New
Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Februari 2023

Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Februari 2023

Work Smart
Kepala Otorita Curhat Sisa 559 Hari Kejar Target Keinginan Jokowi Gelar Upacara 17 Agustus di IKN

Kepala Otorita Curhat Sisa 559 Hari Kejar Target Keinginan Jokowi Gelar Upacara 17 Agustus di IKN

Whats New
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tertinggi Sejak 2013

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tertinggi Sejak 2013

Whats New
Soal Merger 2 Bank Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun, OJK: Juni 2023 Selesai Prosesnya

Soal Merger 2 Bank Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun, OJK: Juni 2023 Selesai Prosesnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+