Pengenaan Cukai pada Minuman Kemasan, Pontensi Rugikan Negara Rp 528 Miliar

Kompas.com - 28/06/2016, 16:54 WIB
Ilustrasi botol plastik. Wikimediacommons/EffeietssandersIlustrasi botol plastik.
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Melihat wacana pemerintah memperluas barang kena cukai pada plastik kemasan minuman, Forum Lintas Asosiasi Industri Produsen dan Pengguna Plastik (FLAIPPP) bersama Fakuktas Ekonomi Universitas Indonesia melakukan penelitian simulasi perhitungan cukai plastik minuman.

"Kami melakukan simulasi ini sebagai upaya untuk kembali mengingatkan pemerintah bahwa pengenaan cukai plastik kemasan justru kontra produktif. Selain tidak menyelesaikan isu sampah plastik dan menghambat pertumbuhan industri, di sisi penerimaan negara pemerintah akan rugi lebih dari 528 miliar rupiah. Hal ini belum memasukkan biaya pemungutan cukai yang harus dikeluarkan pemerintah," ujar Rachmat Hidayat, Ketua Asosiasi Perusahaan Air Kemasan Indonesia di Menara Kadin Jakarta, Selasa (28/6/2016).

FLAIPPP menjelaskan pengenaan cukai terhadap gelas plastik sebesar Rp 50 dan botol plastik Rp 200 per botol akan menyebabkan penurunan permintaan minuman dalam kemasan sebesar Rp 10,2 triliun per tahun.

Di sisi penerimaan, negara akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 1,92 Triliun per tahun dari pendapatan cukai baru, namun di sisi lain justru akan kehilangan penerimaan hingga mencapai Rp 2,44 Triliun akibat turunnya penerimaan dari PPN dan PPh badan.

Dengan demikian pemerintah diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 528 miliar dalam satu tahun," ujar Rachmat Hidayat yang juga menjabat Juru Bicara FLAIPPP.

Sementara itu, Eugenia Mardanugraha, peneliti dari Fakuktas Ekonomi Universitas Indonesia mengatakan bahwa pengenaan cukai tentunya akan meningkatkan harga yang harus ditanggung oleh konsumen.

"Sama halnya dengan pajak, cukai untuk produk apapun dan dalam bentuk apapun, akan mengurangi pendapatan masyarakat yang dapat dibelanjakan (disposable income) atau menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat akan menurunkan penjualan perusahaan, dan pada akhirnya menurunkan pendapatan pemerintah dari pajak yang lain, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan badan," ujar Eugenia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.