Pengamat: Penggugatan UU "Tax Amnesty" Karena Kurang Sosialisasi

Kompas.com - 13/07/2016, 12:00 WIB
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Jumat (10/7/2016) kemarin, Yayasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan empat warga sipil berencana menggugat Undang-undang (UU) pengampunan pajak atau Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Setidaknya, ada 21 alasan yang mereka anggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi atas pemberlakuan UU tersebut.

Beberapa di antaranya adalah UU Tax Amnesty dianggap mengizinkan praktik legal pencucian uang. Kebijakan tersebut memberi prioritas kepada penjahat kerah putih. UU Tax Amnesty dapat menjadi karpet merah bagi para pengemplang pajak.

Menanggapi hal itu, pengamat dari Center For Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai gugatan terhadap Undang-undang (UU) pengampunan pajak atau Tax Amnesty karena kurangnya soliasisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat tentang kebijakan tersebut.

"Saya kira sebagian besar itu disebabkan ketidakpahaman pada sistem, teknis, dan praktik perpajakan. Inilah kalau pembahasan kemarin kurang terbuka pada partisipasi publik," katanya saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Rabu (13/6/2016).

Menurut Yustinus, istilah pengemplang pajak ini merupakan asumsi, sehingga pemerintah harus menklarifikasi lebih lanjut apa yang dimaksud pengemplang pajak dalam kebijakan Tax Amnesty.

"Jika kebijakan UU Tax Amnesty tidak adil, bukannya selama ini yang jadi sasaran wajib pajak yang itu-itu saja dan malah tidak adil? Tax Amnesty berpotensi memperluas wajib pajak (WP) dan basis pajak, sehingga beban pajak per WP akan lebih ringan," ucapnya.

Oleh karena itu, Yustinus meminta kepada pemerintah agar dalam pembahasan kebijakan Tax Amnesty agar mengajak semua pihak dari kalangan pengusaha maupun kalangan kalangan dari buruh.

Sehingga, kebijakan Tax Amnesty menjadi adil bagi semua pihak yang tujuannya untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia.

"Selama ini pembahasan Tax Amnesty kurang partisipatif, dan sekarang memang baru akan dimulai secara masif," pungkasnya.

Kompas TV Perhimpunan Advokat Gugat UU "Tax Amnesty"

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Punya 4 Kekuatan untuk Menghadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

Indonesia Punya 4 Kekuatan untuk Menghadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

Whats New
Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Whats New
Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Work Smart
Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Whats New
Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Whats New
Simak Proyeksi Pergerakan IHSG Pasca Hari Kemerdekaan RI

Simak Proyeksi Pergerakan IHSG Pasca Hari Kemerdekaan RI

Whats New
Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Spend Smart
[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar 'Cloud Computing' di RI

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar "Cloud Computing" di RI

Whats New
Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 'Drop Point' PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 "Drop Point" PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Whats New
Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Rilis
Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Whats New
Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.