Kompas.com - 14/07/2016, 12:00 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

KOMPAS.com - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tidak semulus yang dibayangkan. Meski sudah disahkan, Undang-Undang Tax Amnesty masih belum lepas dari penentangan.

Sejatinya, pemerintah bukan tanpa alasan memperjuangan UU Tax Amnesty. Pemerintah sudah berkali-kali mengemukakan argumentasi bahwa tax amnesty punya manfaat besar.

Pertama, aset 6.519 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan dananya di luar negeri beserta pendapatanya, akan masuk ke dalam data base Ditjen Pajak.

Kedua, penerimaan negara dari pajak akan meningkat sehingga bisa digunakan untuk membangun infrastruktur.

Ketiga, lewat tax amnesty, ada dana yang bisa dibawa pulang ke dalam negeri (dana repatriasi). Dari sekitar 6.519 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan dananya di luar negeri, ada potensi tambahan penerimaan negara Rp 180 triliun dari kebijkan tax amnesty.

Namun, itu dinilai belum cukup mengingat dana 6.519 orang berduit diperkirakan mencapai Rp 4.000 triliun. Isu ketidakadilanpun menyeruak, bahkan saat tax amnesty masih ide.

"Isu ketidakadilan ini telah diperdebatkan dengan sengit dalam proses ide awal sampai diundangkannya tax amnesty," kata pengamat perpajakan Darussalam, Rabu (16/7/2016).

Apalagi saat ide tax amnesty muncul pada 2015, pemerintah terlanjur mamajaki sejumlah hal. Di tingkat bawah, mulai dari penjahit pakaian, setruk belanja, listrik, sampai kos-kosan pun menjadi target pengenaan pajak.

Bahkan, batu akik yang booming pun sempat diwacanakan dikenakan PPnBM alias Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Hal itu dilakukan agar target penerimaan pajak sebesar Rp 1.489,3 triliun tercapai. Namun, realisasi hanya Rp 1.235,8 triliun di akhir 2015.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenaikan Utang Indonesia Dinilai Timbulkan Beban Pembayaran Bunga Tambahan

Kenaikan Utang Indonesia Dinilai Timbulkan Beban Pembayaran Bunga Tambahan

Whats New
Pemerintah Bakal Tambah Bansos, Ada untuk Anak Yatim

Pemerintah Bakal Tambah Bansos, Ada untuk Anak Yatim

Whats New
Jokowi: APBN Surplus Rp 106 Triliun, Pemerintah Mampu Berikan Subsidi Energi Rp 502 Triliun

Jokowi: APBN Surplus Rp 106 Triliun, Pemerintah Mampu Berikan Subsidi Energi Rp 502 Triliun

Whats New
Kemenkop Dorong Pelaku UMKM Perempuan Bentuk Koperasi

Kemenkop Dorong Pelaku UMKM Perempuan Bentuk Koperasi

Whats New
Jokowi: Inflasi Indonesia di Bawah Rata-rata ASEAN dan Negara Maju

Jokowi: Inflasi Indonesia di Bawah Rata-rata ASEAN dan Negara Maju

Whats New
Soal Kenaikan Harga Pertalite, Menteri ESDM: Masih Dibahas

Soal Kenaikan Harga Pertalite, Menteri ESDM: Masih Dibahas

Whats New
Ikut Gamescom 2022, Sandiaga Uno Targetkan Rp 60 Miliar

Ikut Gamescom 2022, Sandiaga Uno Targetkan Rp 60 Miliar

Whats New
Ingin Merdeka Finansial di Usia Muda? Simak 6 Tips Berikut

Ingin Merdeka Finansial di Usia Muda? Simak 6 Tips Berikut

Spend Smart
Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi: UMKM Harus Terus Didukung agar Naik Kelas

Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi: UMKM Harus Terus Didukung agar Naik Kelas

Whats New
Melenggang di Zona Hijau, Sesi I IHSG Ditutup Menguat ke 7.103,58

Melenggang di Zona Hijau, Sesi I IHSG Ditutup Menguat ke 7.103,58

Whats New
Kemenkominfo Dorong Pelaku UMKM Disabilitas Terlibat di Ekonomi Digital

Kemenkominfo Dorong Pelaku UMKM Disabilitas Terlibat di Ekonomi Digital

Whats New
Lepas 8.600 Ton Konsentrat Tembaga Milik Freeport, Bahlil: Harapannya agar 'Multiplier Effects'

Lepas 8.600 Ton Konsentrat Tembaga Milik Freeport, Bahlil: Harapannya agar "Multiplier Effects"

Whats New
Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik, tapi Tetap Harus Waspada

Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik, tapi Tetap Harus Waspada

Whats New
Jokowi: Tingkatkan Nilai Ekspor, Hilirisasi dan Industrialisasi SDA Harus Terus Dilakukan

Jokowi: Tingkatkan Nilai Ekspor, Hilirisasi dan Industrialisasi SDA Harus Terus Dilakukan

Whats New
Sandiaga Uno: Tidak Semua Destinasi Wisata Alami Kenaikan Tarif

Sandiaga Uno: Tidak Semua Destinasi Wisata Alami Kenaikan Tarif

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.