DPR: Realisasi PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan Jauh dari Target

Kompas.com - 14/07/2016, 13:33 WIB
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah fraksi dalam rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kamis (14/7/2016) menyayangkan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah komando Susi Pudjiastuti. Salah satu penyebabnya, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP pada semester-I 2016 jauh dari target.

Sejumlah anggota DPR juga berkomentar bahwa kebijakan Susi selama ini, seperti penenggelaman kapal pencuri ikan hanyalah pencitraan. Demolisi kapal pencuri ikan dinilai justru mengotori laut, sehingga turut membuat seret industri parwisata utamanya wisata bahari. "Kalau dilihat realisasi PNBP KKP tahun 2015 hanya 13,39 persen dari target yang sebesar Rp 578,79 miliar. Rendah sekali. Malah target PNBP 2016 dipatok Rp 693 miliar. Dan realisasi semester-I baru 24,32 persen. Ini bukan hanya tidak mencapai target, tapi salah target," ujar pimpinan rapat Badan Anggaran Jazilul Fawaid.

Anggota Badan Anggaran lain,  Willgo Zainar mengatakan, kebijakan yang diambil Susi untuk jangka panjang memang sangat baik. Akan tetapi harus dipikirkan pula tujuan jangka pendek, termasuk kesejahteraan nelayan.

Wilgo bahkan mengatakan, banyak informasi menyebutkan banyak nelayan tradisional sudah beralih mata-pencaharian akibat kebijakan Susi.

Sementara itu, terkait realisasi PNBP KKP semester-I 2016, Willgo menilai usaha KKP kurang optimal. "Dari realisasi ini pertanyaannya apakah targetnya yang tidak realistis, atau effort-nya yang low battery?" kata Willgo.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Primus Yustisio juga memberikan catatan realisasi PNBP dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Primus juga mengatakan, anggaran besar untuk KKP tahun 2015 dan 2016 tidak memberikan hasil yang memuaskan, khususnya dari indikator realisasi PNBP. "Pemerintah baru (Susi), jangankan mencapai target. Menyamai 2012,2013, 2014 saja tidak," kata Primus.

Target PNBP KKP 2012 dipatok sebesar Rp 150 miliar, dengan realisasi mencapai Rp 215,48 miliar (143,66 persen). Sementara itu, PNBP KKP 2013 dan 2014 masing-masing Rp 250 miliar, dengan realisasi mencapai Rp 227,56 miliar (91,02 persen) untuk tahun 2013 dan mencapai Rp 214,44 miliar (85,78 persen) untuk tahun 2014.

Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulfikar M Mochtar mengatakan, memang realisasi PNBP 2015 hanya Rp 77,47 miliar atau sebesar 13,39 dari target sebesar Rp 578,79 miliar. "Tahun 2015 itu terjadi penurunan drastis, akibat moratorium perizinan kapal. Moratorium ini dilakukan karena terjadinya IUU fishing," ungkap Zulfikar.

Akan tetapi, lanjutnya, realisasi PNBP KKP sudah naik tahun ini. Hingga 30Juni 2016, realisasi PNBP KKP sudah mencapai Rp 168,55 miliar atau sebesar 24,32 persen dari target sebesar Rp 693 miliar. "Sampai Juni 2016 realisasinya sudah naik dua kali lipat dari realisasi setahun 2015," pungkas Zulfikar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Rupiah, BI Percepat Normalisasi Kebijakan GWM Rupiah

Jaga Stabilitas Rupiah, BI Percepat Normalisasi Kebijakan GWM Rupiah

Whats New
IHSG Berakhir di Zona Hijau, Saham BBRI dan BBNI Laris Diborong Asing

IHSG Berakhir di Zona Hijau, Saham BBRI dan BBNI Laris Diborong Asing

Whats New
Awas, Modus Penipuan Tawarkan Upgrade Jadi Nasabah BCA Prioritas

Awas, Modus Penipuan Tawarkan Upgrade Jadi Nasabah BCA Prioritas

BrandzView
Ini Kendala-kendala UKM Saat Belanja Bahan Baku dari Luar Negeri

Ini Kendala-kendala UKM Saat Belanja Bahan Baku dari Luar Negeri

Whats New
Beberapa Upaya Ini Bisa Dorong Penerapan EBT untuk Mencapai Net Zero Emission

Beberapa Upaya Ini Bisa Dorong Penerapan EBT untuk Mencapai Net Zero Emission

Whats New
Penunjukan Luhut untuk Bantu Masalah Distribusi Minyak Goreng Dinilai Tak Tepat

Penunjukan Luhut untuk Bantu Masalah Distribusi Minyak Goreng Dinilai Tak Tepat

Whats New
Kini Bank Muamalat Punya Gerai Reksa Dana Syariah Online

Kini Bank Muamalat Punya Gerai Reksa Dana Syariah Online

Whats New
Gerakan Boikot Dunkin' Donuts Berlanjut, Tuntut 35 Karyawan Dipekerjakan Kembali

Gerakan Boikot Dunkin' Donuts Berlanjut, Tuntut 35 Karyawan Dipekerjakan Kembali

Whats New
PKT Tanam 1.500 Bibit Mangrove di Perairan Bontang

PKT Tanam 1.500 Bibit Mangrove di Perairan Bontang

Whats New
5 Faktor Penyebab Target Penjualan Gagal Tercapai

5 Faktor Penyebab Target Penjualan Gagal Tercapai

Smartpreneur
Inflasi RI Masih Terjaga, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

Inflasi RI Masih Terjaga, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

Whats New
Pengguna Livin' by Mandiri Ditargetkan Tembus 16 Juta pada Akhir 2022

Pengguna Livin' by Mandiri Ditargetkan Tembus 16 Juta pada Akhir 2022

Whats New
Menuju Equilibrium Pemasaran Tradisional dan Digital Saat Pandemi

Menuju Equilibrium Pemasaran Tradisional dan Digital Saat Pandemi

Whats New
Tjahjo Sebut 8 Aspek Perkuat Kinerja Kejaksaan, Mulai Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Batas Pensiun

Tjahjo Sebut 8 Aspek Perkuat Kinerja Kejaksaan, Mulai Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Batas Pensiun

Whats New
BPK Ungkap Ada 6.011 Masalah di APBN 2021, Nilainya Capai Rp 31,34 Triliun

BPK Ungkap Ada 6.011 Masalah di APBN 2021, Nilainya Capai Rp 31,34 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.