Penurunan Dana Jaminan Bisa Mempercepat Terlaksananya Proyek 35.000 Megawatt

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) sejalan dengan ide pemerintah soal penurunan dana jaminan (Project Development Account) sebesar 10 persen menjadi 5 persen di proyek listrik 35.000 megawatt (MW).

Bila perlu, APLSI mengusulkan dana jaminan tersebut kembali ke 1 persen, namun untuk perusahaan yang sahamnya sebesar minimal 51 persen dimiliki oleh pengusaha lokal.

"Pada intinya, APLSI mendukung ide Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini. Sebab kebanyakan masalah kelambatan proyek ini salah satunya dikewajiban ini (10 persen) terlalu berat," ujar Ketua Harian APLSI Arthur Simatupang dalam laporan terulisnya, Kamis (14/7/2016).

Arthur mengatakan, guna mendorong partisipasi kontraktor atau pengusaha lokal lebih besar lagi, sebaiknya diberikan insentif dengan menurunkan dana jaminan.

Semakin besar saham yang dimiliki pengusaha lokal di salah satu pembangkit semakin kecil dana jaminan yang diwajibkan.

Sebaliknya, untuk pembangkit yang sebagian besar sahamnya dimiliki kontraktor asing dan investor kakap tetap sebesar 10 persen.

"Dengan cara begini, akan mempercepat partisipasi usahawan lokal dan mendorong investor asing bermitra dengan lokal," terang Arthur.

Gagasan mempermudah persyaratan dan administrasi bagi kontraktor lokal dalam mengakses ke pembangkit listrik menurut Arthut sebaiknya perlu segera ditindaklanjuti oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

"Sebelumnya kan hanya 1 persen, malah kemudian jadi 10 persen," tandasnya.

Berjalan Lamban

Sebelumnya, PLN memperketat persyaratan bagi peserta tender proyek 35.000 MW untuk mencegah pembangkit-pembangkit listrik mangkrak di Fast Tracking Project (FTP).

Dana jaminan pelaksanaan yang sebelumnya hanya 1 persen kemudian dinaikkan menjadi 10 persen dari total nilai proyek.

Tak hanya itu, bila dalam 1 tahun kontraktor tidak mengerjakan pembangkit, dana jaminan tersebut akan diambil alih oleh PLN.

Namun, akibat kebijakan itu, perkembangan proyek 35.000 MW berjalan lamban selama semester I-2016.

Bahkan Presiden Joko Widodo mengevaluasi program tersebut sebab dinilai eksekusinya tidak menunjukan kemajuan.