Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Syarat-syarat Kapal Nelayan yang Bisa 'Hijrah' ke Natuna

Kompas.com - 15/07/2016, 08:23 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memindahkan 417 kapal nelayan ke perairan Natuna, Kepulauan Riau secara bertahap mulai tahun ini. Hal tersebut merupakan salah satu keputusan rapat koordinasi tindak lanjut optimalisasi pengembangan potensi ekonomi Kepulauan Natuna, kemarin Rabu (13/7/2016).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar M Mochtar menuturkan, selain untuk menghidupkan industri perikanan di Natuna, rencana tersebut juga ditujukan untuk mendorong kesejahteraan nelayan-nelayan cantrang di pantai utara Jawa.

"Nelayan-nelayan cantrang di Pantura ini kan semakin kecil pendapatannya, makin susah menangkap ikan. Sementara Natuna ini masih ada ruang untuk pengembangan penangkapan ikan," kata Zulficar ditemui usai rapat badan anggaran DPR-RI, di Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Atas dasar itu, lanjut Zulficar, pemerintah berencana memindahkan nelayan cantran Pantura ke Natuna. Namun demikian, ada beberapa syarat yang harus disekapati calon nelayan yang mau mengikuti program ini.

"Mereka nangkap di sana (Natuna) tapi dengan syarat tidak menggunakan cantrang, harus ganti alat tangkapnya, mereka lakukan tera ulang (ukur ulang), kemudian mereka nangkap di sana, jangan sampai konflik dengan masyarakat lokal," kata Zulficar.

Agar tidak menimbulkan konflik antara nelayan Pantura dan Natuna, Zulficar menyampaikan pemerintah juga berencana memberikan insentif kepada mereka. Namun, ia tidak merinci apa bentuk insentif yang disiapkan.

"Kemudian, setelah mereka menangkap, kalau pulang pakai kapalnya lagi kan jadi cost. Jadi, diharapkan kapalnya stay di sana. Mereka pulang dengan kapal laut atau pesawat tiap bulan misalnya. Tapi ini lagi di-exercise," imbuh Zulficar.

Diharapkan pada tahun ini sudah bisa dipindahkan 300 kapal nelayan cantrang ke Natuna. Sementara itu, untuk penggantian alat tangkap cantrang ke alat tangkap ramah lingkungan, Zulficar menegaskan pemerintah akan membantu akses ke perbankan bagi para nelayan.

Adapun kampung nelayan yang disiapkan, menurut Zulficar, akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pembangunan pesisir Natuna akan dilakukan oleh seluruh K/L terkait di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 

Sebelumnya, dikutip dari Harian KOMPAS, edisi 14 Juli 2016, jumlah kapal ikan yang terdata di Natuna saat ini sebanyak 915 kapal berukuran di atas 30 GT (gross ton), serta 2.000 kapal berukuran di bawah 30 GT.

Tambahan 417 kapal diharapkan mendorong kapasitas tangkapan ikan sebesar 40 persen dalam waktu kurang dari setahun.

Kompas TV Kapal Nelayan Tenggelam di Papua

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com