Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Harus Tetap Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Operator telekomunikasi diingatkan untuk tak kendor membangun jaringan tanpa harus menunggu keluarnya aturan soal berbagi jaringan aktif (Network Sharing).

Hal ini diingatkan oleh  Wakil Ketua Desk Ketahaan dan Keamanan Cyber Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Marsekal Pertama Ir Prakoso, di Jakarta, Senin (18/7/2016)

“Pembangunan jaringan oleh operator melekat dalam kewajiban modern lisensi. Seandainya ada network sharing tak boleh melupakan khitah operator penyelenggara jaringan untuk tetap membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia,” tegas dia.

Menurut dia, selama ini operator telekomunikasi yang sahamnya dikuasai investor asing hanya mau membangun di daerah yang mempunyai nilai ekonomis saja. Padahal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hanya di Jakarta atau di Jawa saja.

"Jangan sampai network sharing hanya dijadikan alasan bagi operator telekomunikasi untuk tak membangun jaringan telekomunikasi di daerah terpencil,” tegasnya.

Seperti diketahui, di industri seluler terdapat beberapa pemain seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Tri Indonesia, atau Smartfren.

Diantara deretan pemain ini, memang Telkomsel yang paling sedikit investor asingnya dimana sekitar 35 persen sahamnya dikuasai SingTel, sedangkan sisanya dikuasai Telkom yang sahamnya dominan dikuasai pemerintah Indonesia.

Prakoso menyarankan, operator telekomunikasi yang sahamnya dikuasai asing juga harus terlibat dalam membangun jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan pemerintah hingga tempat terpencil dan daerah perbatasan.

Sehingga tak hanya satu jaringan telekomunikasi saja yang ada di daerah perbatasan atau di daerah terpencil. Tujuannya adalah jika terjadi kegagalan dalam satu jalur jaringan tidak akan menyebabkan kegagalan jaringan dalam waktu yang lama (system redundansi).

"Meskipun mereka adalah perusahaan asing, namun mereka juga harus memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan nasional khususnya dalam ketahanan nasional di bidang telekomunikasi dan Cyber. Karena mereka telah melakukan kegiatan usaha dan memakai sumber daya terbatas (frekuensi) yang dimiliki oleh Indonesia ," tegasnya.