Dirjen Pajak: Pelayanan "Tax Amnesty" Sama Sekali Tak Dipungut Biaya

Kompas.com - 18/07/2016, 19:45 WIB
Konferensi pers amnesti pajak di Kantor Pusat  Direktorat Jenderal Pajak, Senin (18/7/2016). Sakina Rakhma Diah Setiawan/Kompas.comKonferensi pers amnesti pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (18/7/2016).
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendaftaran program pengampunan pajak atau tax amnesty secara resmi dimulai hari ini, Senin (18/7/2016).

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan, seluruh pelayanan terkait pengampunan pajak tidak dipungut biaya sepeser pun.

"Pelayanan tax amnesty tidak dipungut biaya apapun," ujar Ken dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin petang.

Oleh sebab itu, Ken memperingatkan agar tidak ada pihak manapun yang mencoba-coba memberikan atau menjanjikan sesuatu yang bisa merugikan Ditjen Pajak.

Selain itu, ia menegaskan pula semua wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengampunan pajak tidak akan terlihat identitasnya.

Semua identitas, kata Ken, akan mempergunakan barcode. Wajib pajak bisa mendaftarkan melalui manual, online, atau memberikan soft copy kepada Ditjen Pajak.

"Beberapa kanwil (kantor wilayah) sudah ada yang mendaftar dan sudah ada yang membayar uang tebusan. Dananya bisa dilihat setiap bulan, berapa yang repatriasi, uang tebusan, dan lain-lain," jelas Ken.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya diwartakan, Ditjen Pajak sudah mulai membuka pelayanan pendaftaran program pengampunan pajak di seluruh Kantor Pajak Pratama (KPP).

Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyatakan, mulai Senin ini semua pihak yang ingin ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty bisa datang ke KPP terdekat.

"Saat ini teman-teman di KPP sedang bekerja keras menyiapkan pelayanannya," katanya.

Pihaknya telah meminta seluruh KPP mulai konsentrasi melayani pendaftaran pengampunan pajak.

Desk khusus pelayanan permohonan tax amnesty di seluruh KPP juga sudah dibentuk.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Uno: WSBK Dorong Kenaikan Wisatawan ke Lombok

Sandiaga Uno: WSBK Dorong Kenaikan Wisatawan ke Lombok

Whats New
IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat Sore Ini

IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat Sore Ini

Whats New
Jualan Online Kena Pajak, Bagaimana Aturan Pajak Olshop?

Jualan Online Kena Pajak, Bagaimana Aturan Pajak Olshop?

Whats New
Hadapi Varian Omicron, Sri Mulyani: RI Punya Bekal Kuat

Hadapi Varian Omicron, Sri Mulyani: RI Punya Bekal Kuat

Whats New
Jejak Kemesraan Erick Thohir dengan Banser

Jejak Kemesraan Erick Thohir dengan Banser

Whats New
DPR Setujui Anggaran Operasional Bank Indonesia Rp 28,41 Triliun Pada 2022

DPR Setujui Anggaran Operasional Bank Indonesia Rp 28,41 Triliun Pada 2022

Whats New
Nilai Investasi Bisnis Pengisian Kendaraan Listrik Bisa Capai 1,6 Triliun Dollar AS pada 2040

Nilai Investasi Bisnis Pengisian Kendaraan Listrik Bisa Capai 1,6 Triliun Dollar AS pada 2040

Whats New
Allianz Life Indonesia Incar Potensi Pertumbuhan Minat Asuransi di Masa Pandemi

Allianz Life Indonesia Incar Potensi Pertumbuhan Minat Asuransi di Masa Pandemi

Rilis
Muncul Varian Omicron, Sandiaga Uno Bakal Evaluasi Daftar Negara yang Boleh Masuk Indonesia

Muncul Varian Omicron, Sandiaga Uno Bakal Evaluasi Daftar Negara yang Boleh Masuk Indonesia

Whats New
Revisi UU Cipta Kerja Didorong Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022

Revisi UU Cipta Kerja Didorong Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022

Whats New
Pemerintah Tawarkan 8 Blok Migas kepada Investor

Pemerintah Tawarkan 8 Blok Migas kepada Investor

Whats New
Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Itu Jangan, Harus Tahu Batasan

Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Itu Jangan, Harus Tahu Batasan

Whats New
Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Whats New
Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Whats New
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.