Pendekatan Money Follows Program Jalan, Pagu Indikatif Belanja Pembangunan pada 2017 Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Jakarta, Selasa (19/7/2016), mengungkapkan bahwa pendekatan Money Follows Program mulai dilaksanakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017.

Dengan demikian, terjadi penurunan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang signifikan.

Hal itu tercermin dari penurunan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam pagu indikatif 2017 (operasional dan non-operasional) yang turun Rp 14,8 triliun menjadi Rp 769,3 triliun, dari sebesar Rp 784,1 triliun dalam APBN 2016.

Selain itu, belanja Kementerian/Lembaga non-operasional, atau dulunya disebut belanja pembangunan, dalam pagu indikatif 2017 dialokasikan lebih rendah Rp 31,5 triliun. Hal itu disebabkan belanja operasional K/L dialokasikan naik Rp 16,6 triliun.

"Penurunan belanja K/L sebesar Rp 14,8 triliun tersebut merupakan gambaran dilaksanakannya pendekatan Money Follows Program," kata Bambang. 

Menurut dia, dengan pendekatan ini, penganggaran lebih besar diberikan pada prioritas program. Selain itu harus dicatat bahwa dengan pendekatan ini, maka penurunan alokasi belanja tidak merata di seluruh K/L.

Bambang mengatakan, jumlah K/L yang mengalami penurunan alokasi belanja lebih banyak ketimbang jumlah K/L yang tetap alokasi belanjanya atau naik alokasi belanjanya.

"20 K/L yang alokasinya naik, 8 K/L alokasinya tetap, dan ini yang penting, ada 59 K/L yang alokasinya turun," kata Bambang.

Dalam rapat kerja tersebut, Bambang juga meminta dukungan kepada Komisi XI DPR-RI agar pendekatan Money Follows Program bisa berjalan di 2017.  Sebab kalau tidak, katanya, pendekatan ini baru bisa diterapkan 2018 dan upaya penghematan akan terhambat. 

"Memang ide menjalankan Money Follows Program ini tantangan paling besarnya justru datang dari K/L-nya sendiri atau komisi terkait, karena anggaran belanjanya akan turun," pungkas Bambang.  (Baca: Anggaran 2017, Realistis atau Tetap Ambisius?)