Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadin: Program Pengampunan Pajak Bukan untuk Konglomerat, Tetapi untuk Seluruh Masyarakat

Kompas.com - 22/07/2016, 16:04 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan dunia usaha yang tergabung dalam kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi upaya pemerintah mensosialisasikan program tax amnesty atau pengampunan pajak.

Ketua umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, Undang-Undang Pengampunan Pajak yang disahkan DPR pada 28 Juni lalu dan diberlakukan pada 1 Juli akan menjadi tumpuan bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Dunia usaha mengapresiasi upaya pemerintah mensosialisasikan program tax amnesty. Banyak yang ingin tahu dan mengikuti program ini. Sosialisasi sangat gencar dilakukan. Kami berharap implementasinya sesuai harapan," ujar Rosan dalam siaran tertulisnya, Jumat (22/7/2016).

Rosan mengatakan, sosialisasi program tax amnesty yang dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla dan diselenggarakan oleh Kadin bersama asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) merupakan suatu terobosan dari pemerintah untuk melibatkan semua kalangan dalam pembangunan nasional.

Disebutkan, program ini mampu memberikan nuansa baru bagi pembangunan, sebab dana yang ditarik dan dideklarasikan akan dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat nilai tukar rupiah, serta memperkokoh fundamental ekonomi.

"Momentum yang sudah kita bangun ini akan berdampak signifikan bagi perjalanan bangsa. Sebab tax amnesty ini idealnya, dana akan masuk ke Indonesia untuk pembangunan," kata Rosan.

Dalam pandangan Rosan, anggapan sebagian masyarakat mengenai program tax amnesty untuk kepentingan konglomerat adalah salah.

Sebaliknya, program ini justru diharapkan membawa keterbukaan perpajakan dari seluruh kalangan masyarakat.

"Program ini tidak hanya untuk konglomerat, tapi juga untuk masyarakat di kalangan menengah juga. Karena dana tax amnesty akan dimasukkan untuk pembangunan negara kita sendiri," imbuhnya.

Dia juga tidak mempersoalkan jika ada kelompok masyarakat yang mengajukan judicial review UU tax amnesty ke Mahkamah Konstitusi dan upaya negara tetangga Singapura menghalang-halangi proses repatriasi dana warga negara Indonesia (WNI).

"Tidak jadi soal. Sosialisasi yang dilakukan bisa menjadi kunci berhasilnya program tax amnesty. Tax amnesty berlaku hingga Maret 2017, namun masyarakat atau wajib pajak bisa tertarik untuk mengikuti program ini di periode pertama. Lebih cepat pengusaha melaporkan hartanya  akan semakin baik," kata Rosan. 

Dia mengatakan,  Kadin Indonesia juga mengadakan sosialisasi program tax amnesty di Semarang, Surabaya, Medan, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali. 

Kompas TV Nilai Wajar dalam Tax Amnesty

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com