Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Komplain Revisi Aturan Pertambangan Mineral dan Batubara Masih Jalan di Tempat

Kompas.com - 25/07/2016, 13:49 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah masuk menjadi bagian dari poin deregulasi pada paket kebijakan ekonomi-I, hingga kini tidak terdengar lagi revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) mengeluhkan belum adanya kemajuan pembahasan revisi PP 77/2014. Padahal, revisi beleid tersebut sangat krusial bagi kepastian usaha di sektor pertambangan.

"Dari ratusan regulasi yang akan direvisi, di sektor pertambangan hanya satu peraturan yang mau direvisi, yaitu PP 77/2014, yang ada di paket kebijakan-I, yang keluar bulan September. Namun, kalau kami lihat perkembangannya sampai saat ini, peraturan tersebut belum ada tindak lanjutnya," kata Deputi Direktur Eksekutif APBI-ICMA Hendra Sinadia, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Keluhan tersebut ia sampaikan dalam sebuah seminar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka HUT-50 Kemenko Perekonomian, yang menghadirkan pembicara di antaranya Juda Agung, Raden Pardede, dan Anton Gunawan.

Menurut Hendra, revisi PP 77/2014 akan berdampak positif terhadap investasi di sektor pertambangan. Revisi PP 77/2014 juga akan memperbaiki aturan divestasi dan pengelolaan sektor batubara.

"Revisi tersebut bukan hanya memberikan keuntungan pada satu-dua perusahaan, tapi industri secara keseluruhan," kata Hendra.

"Pertanyaannya, bagaimana status dari rencana revisi tersebut sekarang ini? Mungkin kalau kita lihat itu banyak tekanan politis," ucapnya lagi.

Ditemui dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kemenko Perekonomian, Montty Girianna mengatakan, memang setelah masuk dalam paket kebijakan ekonomi-I, deregulasi PP 77/2014 diminta kembali oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

"Alasannya waktu itu karena mau disatukan dengan revisi UU Minerba. Jadi, sekalian saja dibetulin. Tapi itu kan revisi UU Minerba inisiatifnya DPR kalau enggak salah. Jadi nunggu (DPR) itu," kata Montty.

Dia memahami keluhan dari pengusaha sektor pertambangan, yaitu untuk mengucurkan investasi besar membutuhkan waktu sedikit lama dalam mengambil keputusan.

"Kalau di PP 77 itu kan dia hanya bisa mengajukan dalam waktu dua tahun sebelum masa kontrak berarkhir. Kalau industri kecil sih enggak apa-apa. Ini kan industri besar," kata Montty.

Menurut dia, proses revisi PP 77/2014 harus dipercepat guna memberikan kepastian usaha, atau harus ada regulasi baru agar tidak terjadi stagnasi dalam investasi di sektor pertambangan.

"Saya kira kita harus keluar dengan sesuatu supaya tidak stagnan," pungkas Montty.

Kompas TV Danau Tomasu Bekas Tambang Batubara

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI, BCA, BNI, BSI, dan Mandiri

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI, BCA, BNI, BSI, dan Mandiri

Spend Smart
Bidik Peningkatan Kunjungan Turis Asing, Sandiaga Bakal Jajaki Potensi China, India, sampai Taiwan

Bidik Peningkatan Kunjungan Turis Asing, Sandiaga Bakal Jajaki Potensi China, India, sampai Taiwan

Whats New
Kantor SiCepat Cabang Rangkasbitung Dibobol Maling, Perusahaan akan Ganti Rugi Paket yang Rusak dan Dicuri

Kantor SiCepat Cabang Rangkasbitung Dibobol Maling, Perusahaan akan Ganti Rugi Paket yang Rusak dan Dicuri

Whats New
Kepala Otorita: Ada Investor yang akan Berinvestasi untuk Pembangunan IKN di Kuartal II-2023

Kepala Otorita: Ada Investor yang akan Berinvestasi untuk Pembangunan IKN di Kuartal II-2023

Whats New
Sebanyak 5,5 Juta Wisatawan Asing Kunjungi Indonesia Sepanjang 2022

Sebanyak 5,5 Juta Wisatawan Asing Kunjungi Indonesia Sepanjang 2022

Whats New
OJK akan Rampingkan Jumlah BPR Jadi 1.000 Dalam 5 Tahun Mendatang

OJK akan Rampingkan Jumlah BPR Jadi 1.000 Dalam 5 Tahun Mendatang

Whats New
Menko Airlangga: Tahun Politik Jadi Vitamin Baru untuk Pemulihan Ekonomi 2023

Menko Airlangga: Tahun Politik Jadi Vitamin Baru untuk Pemulihan Ekonomi 2023

Whats New
Usai Negatif, Ekonomi Bali Pulih Tumbuh 4,84 Persen di 2022

Usai Negatif, Ekonomi Bali Pulih Tumbuh 4,84 Persen di 2022

Whats New
Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Ditarget Rampung 2024

Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Ditarget Rampung 2024

Whats New
 Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, Menko Airlangga: Tertinggi di Masa Pemerintahan Jokowi

Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, Menko Airlangga: Tertinggi di Masa Pemerintahan Jokowi

Whats New
KKP Buka Peluang Investasi di Kawasan Teluk Cendrawasih

KKP Buka Peluang Investasi di Kawasan Teluk Cendrawasih

Rilis
Jumlah Investor Kripto Terus Tumbuh, Edukasi Perlu Terus Digalakkan

Jumlah Investor Kripto Terus Tumbuh, Edukasi Perlu Terus Digalakkan

Whats New
Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Februari 2023

Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Februari 2023

Work Smart
Kepala Otorita Curhat Sisa 559 Hari Kejar Target Keinginan Jokowi Gelar Upacara 17 Agustus di IKN

Kepala Otorita Curhat Sisa 559 Hari Kejar Target Keinginan Jokowi Gelar Upacara 17 Agustus di IKN

Whats New
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tertinggi Sejak 2013

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tertinggi Sejak 2013

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+