Repatriasi Pengampunan Pajak Akan Tingkatkan Dana Perbankan Secara Signifikan

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia (BI) menaksir dana repatriasi yang masuk ke sistem keuangan Indonesia dari program amnesti pajak mencapai Rp 560 triliun.

Angka ini lebih rendah dari perkiraan pemerintah sebesar Rp 1.000 triliun. "Kalau perkiraan BI, Rp 560 triliun dana repatriasi," kata Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung di Jakarta, Senin (25/7/2016).

Juda mengatakan, aliran dana masuk Rp 560 triliun ini berarti sekitar 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang sebesar Rp 11.000 triliun.

Juda bilang, kalau dana ini mengalir masuk maka akan menambah dana pihak ketiga (DPK) sebesar 5 persen dari posisi saat ini yang berada di level 37 persen dari PDB, menjadi di posisi 42 persen.

Juda mengatakan, jika mencapai level 42 persen, artinya rasio DPK dibanding PDB sudah lebih tinggi ketimbang periode 1997-1998.

Pada saat itu, rasio DPK dibanding PDB mencapai 39 persen. Beberapa tahun terakhir, rasio DPK dibanding PDB stagnan, bahkan terjadi kontraksi dari tahun 2014-2015.

"Jadi memang kekayaan kita tidak masuk dalam negeri. Terlihat dari DPK over, PDB-nya flat saja, bahkan menurun akhir-akhir ini," kata Juda.

Program amnesti pajak diharapkan mampu menambah DPK atau ruang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit.

"Yang perlu kita catat, bagaimana menjaga dana masuk 5 persen PDB itu agar bertahan lama. Jangan setelah lock-up dibuka, dana itu keluar kembali, dan menyebabkan DPK mengalami penurunan," pungkas Juda.