Perangi Investasi Ilegal, Jabar Bentuk Satgas Waspada Investasi

BANDUNG, KOMPAS.com – Penanganan investasi ilegal di Indonesia saat ini masih terpusat, belum menyentuh daerah. Padahal kasus bermunculan di daerah.

“Ada yang tidak efektif, terpusat di Jakarta, tidak menjangkau daerah. Padahal kasus muncul di daerah,” Kepala Kantor Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Sarwono di Gedung Sate Bandung, Rabu (27/7/2016).

Untuk itu, berbagai instansi di Jabar membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Daerah Jawa Barat (Jabar). Tim terdiri dari OJK, Pemerintah Provinsi Jabar, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Kementerian Agama.

Satgas ini bertugas untuk mencegah dan menangani investasi ilegal yang hingga kini masih menjamur. Apalagi, dengan perkembangan teknologi dan informasi, pelaku investasi ilegal lebih mudah menawarkan produknya ke masyarakat melalui media sosial yang semakin beragam.

Berdasarkan informasi yang diterima masyarakat melalui layanan konsumen terintegrasi, OJK mengidentifiaksi 262 penawaran investasi yang bukan merupakan pengawasan OJK.

Sebagian besar penawaran tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sarana website atau media online. “Itu laporan hingga 2016,” ungkapnya.

Ada beberapa karakter investasi yang sering ditawarkan kepada masyaraka dan akhirnya menimbulkan persoalan hukum. Yakni menjanjikan manfaat investasi atau keuntungan yang besar dan tidak wajar. Lalu ditawarkan secara online sehingga tidak jelas domisili usaha.

“Mereka tidak dapat berinteraksi secara fisik,” tuturnya. Dana masyarakat, sambung Sarwono, biasanya dikelola pada proyek di luar negeri. Karakteristik lainnya adalah menggunakan public figure, pejabat, tokoh agama, dan artis sehingga kerap mengaitkan investasi dengan ibadah.

Mereka pun kerap menjanjikan barang mewah, memberi kesan dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan multinasional. Serta tidak memiliki izin usaha.

Di Jabar, kasus terbesar ada di Cirebon, Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI). Jumlah nasabahnya 7.000 orang dengan nilai investasi ada yang mencapai Rp 500 juta.

OJK sendiri tidak mengetahui detail dana masyarakat yang diinvestasikan. “Kasusnya masuk ke Bareskrim. Saat ini masyarakat di daerah mudah tergiur. Yang lebih sulit lagi, mereka menggunakan tokoh agama untuk membujuk, seolah ada kebenarannya dan ada nilai ibadahnya. Siapa yang tidak tertarik,” imbuhnya.

Komitmen Bersama

Karena itu, perlu upaya serius yang akan dilakukan Satgas tersebut. Ia berharap setiap instansi memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan investasi ilegal.

"Kita akan mencari cara agar masyarakat tidak tergiur, tidak tertarik dengan tawaran investasi yang tidak rasional. Siapa saja yang terlibat, apa saja yang akan mereka tangani," katanya seraya mengatakan tim tersebut akan mencari tempat-tempat terjadinya investasi ilegal.

Selain itu, yang tidak kalah penting pihaknya akan menyosialisasikan hal tersebut dengan langsung mendatangi masyarakat. Tidak hanya itu, pihaknya pun akan menggandeng tokoh agama dalam mencegah praktik tersebut.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan membenarkan, investasi ilegal tumbuh di masyarakat. Untuk mencegahnya, perlu penyadaran masyarakat agar lebih rasional dalam berinvestasi.

"Masyarakat tidak sadar. Jadi untuk pencegahan, masyarakat harus rasional," katanya. Selain sosialisasi yang gencar ke masyarakat, Heryawan pun berharap adanya penegakan hukum dalam menyikapi kasus tersebut. "Penegakan hukum penting," katanya.