Draf Revisi Aturan Infrastruktur Telekomunikasi Harus Penuhi Asas Transparansi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam kebijakan publik (public policy) dan perundang-undangan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, pemerintah harus melibatkan peran masyarakat.

Sebab, penagku kepentingan seperti pelaku bisnis dan masyarakat, bisa saja terkena dampak dari kebijakan tersebut.

Hal tersebut dipaparkan oleh pengamat kebijakan publik Riant Nugroho, mengomentari revisi revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52 tahun 2000 yang mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP 53 tahun 2000 tentang frekuensi dan orbit satelit.

Menurut dia, revisi aturan telekomuniaksi tersebut harus transparan agar memenuhi asas transparasi.

Dia menjelaskan, di dunia akademisi, ada tiga kriteria kebijakkan publik. Pertama adalah kebijakan publik yang pembahasannya benar-benar tertutup.  Ini disebabkan kebijakkan publik tersebut menyangkut keamanan nasional.

Kriteria kedua adalah kebijakkan yang semi transparan. Biasanya kebijakkan ini menyangkut persaingan usaha.

Terakhir adalah kebijakkan yang harus benar-benar melibatkan partisipasi publik secara terbuka. Public policy ini biasanya berhubungan dengan pelayanan publik dan interaktivitas publik.

“Kalau dilihat revisi kedua PP ini memberikan pengaruh ke publik. Ini artinya seluruh pelaku usaha telekomunikasi harus dimintai pendapatnya dan persetujuannya," kata dia.

Dari catatan yang dimiliki Riant, hingga saat ini hanya sekitar 5 persen saja public policy yang sifatnya tertutup. Sedangkan yang setengah terbuka diperkirakan hanya sebesar 10 persen. Sisanya merupakan public policy yang sifatnya harus dibuka secara umum kepada publik.

Seperti diketahui, Telkom Group mengaku tak dilibatkan dalam revisi kedua PP yang akan mengubah lanskap industri telekomunikasi itu.