Daripada Jadi "Holding", Peran Pertamina-PGN Justru Perlu Diperkuat

JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) menilai potensi munculnya sinergi akibat holding PT Pertamina dan PT PGN akan lebih kecil dibandingkan dengan munculnya biaya dan kompleksitas masalah baru.

Menurut peneliti PSE UGM, Tri Widodo, alih-alih membuat holding sebaiknya pemerintah fokus membesarkan Pertamina dan PGN masing-masing sebagai perusahaan kelas dunia.

Tri mengatakan, pembentukan holding melalui proses merger atau akuisisi dengan berbagai skema tidak akan menciptakan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) yang berdaya saing tinggi.

“Jika sistem holding dipandang belum secara detil terkonsep dan juga upaya meningkatkan ketahanan energi nasional sulit tercapai, maka sebaiknya pemerintah menguatkan perannya sebagai regulator dan pemilik BUMN untuk menguatkan peran Pertamina dan PGN secara optimal,” katanya melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Lebih lanjut Tri menuturkan, pembentukan holding akan baik sepanjang tidak berlawanan dengan konstitusi. Pembentukan holding juga dinilai akan baik, selagi bisa menjamin pengelolaan atas cabang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta menjamin ketahanan energi nasional.

Atas dasar itu, ada baiknya kata dia, sebelum holding diimplementasikan pemerintah menyusun peta jalan tata kelola migas terlebih dahulu. Selanjutnya baru bisa diputuskan apakah memang perlu dilakukan pembentukan holding atau tidak. 

Fungsi regulator diperjelas

Tri menambahkan, penataan kelembagaan terutama yang berfungsi dalam tata kelola migas haruslah diperjelas.

Lembaga tersebut antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut ia sampaikan guna mengantisipasi friksi antara Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) tidak kembali terjadi dan mengemuka di ruang publik.

"Mudah-mudahan masukan yang bersifat independen ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk memutuskannya secara tepat demi kepentingan nasional jangka panjang,” kata Tri.