Pusat-Daerah Sepakat Integrasikan Pembangunan Infrastruktur Maritim dalam Satu "Roadmap"

BATAM, KOMPAS.com - Rapat Koordinasi antara Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pembangunan infrastuktur maritim menghasilkan sejumlah kesepatakan.

Salah satu poin penting yang disepakati  yakni pengintegrasikan strategi pengembangan infrastruktur logistik dan pengembangan wilayah dalam satu peta pembangunan kemaritiman.

"Integrasi dilakukan untuk mendukung konektivitas antar wilayah industri, permukiman, dan simpul-simpul transportasi perdagangan ekspor impor atau antar pulau," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo di Batam, Jumat (12/8/2016).

Nantinya, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman akan membuat rencana kerja pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang di sektor kemaritiman.

Peta pembangunan maritim akan selaras dengan program kerja semua kementerian dan  pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Cakupannya meliputi industri perkapalan, pelayaran, perikanan, dan pariwisata.

BI mengharapkan peta pembangunan tesebut akan jadi tulang punggung pengembangan sektor kemaritiman Indonesia.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga sepakat memperkuat asas cabotage. Semua kegiatan angkutan laut dalam negeri harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Terakhir, disepakati percepatan pengembangan sektor pariwisata khususnya wisata bahari.