Sosialisasi "Tax Amnesty", Sido Muncul Usul Penyederhanaan Laporan PPN

SEMARANG, KOMPAS.com - Program pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang dikampanyekan pemerintah saat ini diyakini akan berhasil. Kesungguhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun langsung dalam sosialisasi program Tax Amnesty menunjukkan keseriusan pemerintah membuat para pengusaha bersimpatik.

Direktur Utama PT Sido Muncul Tbk Irwan Hidayat mengakui, upaya Presiden turun langsung dalam proses sosialisasi membuat para pengusaha ingin bersama-sama mendeklarasikan hartanya.

Saat Presiden turun sosialisasi, para pengusaha yang datang untuk mendengarkan paparan selalu melebihi undangan. Di Kota Semarang, dari 2.000 pengusaha yang diundang hadir dalam sosialisasi Tax Amnesty yang hadir melebihi 2.500 orang. Di kota-kota lain juga serupa.

"Itu (cara Presiden) menggerakkan hati semua pengusaha, terutama menyukseskan program ini. Tidak ada Presiden seperti pakJokowi, datang sendiri," kata Irwan di sela sosialisasi Tax Amnesty kepada para anak usaha Sido Muncul Group, pedagang Grosir di Kota Semarang, Jumat (19/8/2016).

Menurut Irwan, Tax Amnesty merupakan langkah nyata dari Pemerintah membantu laporan keuangan para pengusaha. Selama ini pengusaha merasa kesulitan laporan.

Para grosir yang berjualan juga kesulitan melaporkan keuangan selama ini, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Irwan mengusulkan jika nantinya dibentuk satu formula baru penyederhanaan dalam proses pelaporan.

"Usulan saya, PPN itu bagi orang kan sulit. Apa sebaiknya diganti pajak penjualan saja. PPN dibuat 35 tahun lalu, teknologi tidak seperti ini," ujar dia.

"Di pasar, PPN masih sulit dilaksanakan. Tapi, Tax Amnesty ini saya merasa kemungkinan berhasil," tambah dia lagi.

Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah 1 Awan Nurmawan Nuh mengapresiasi niat baik dari para pengusaha dan pedagang grosir yang ikut menyukseskan program Pemerintah. Mereka mengundang pihak pajak untuk menjelaskan Tax Amnesty.

"Tax Amnesty ini bapak-ibu tidak usah takut. Ini untuk bangsa negara. Ini seperti ctrl+delete, jadi dihapus semua. Dimulai lagi yang baru," ujar Awan, di sela dialog.

Para pengusaha dan pedagang grosir juga diminta untuk bersedia mendeklarasikan hartanya yang belum dilaporkan.

Pihak pajak tidak akan mempermasalahkan asal uangnya. Pemerintah pun menjamin jika wajib pajak mengambil kesempatan ini, masalah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak akan dikejar lagi. "Semuanya Clear," tambah dia.

Terkait usulan penyederhanaan laporan PPN, Pemerintah akan melakukannya. Namun untuk kepastian teknisnya akan menunggu pembentukan UU paket selanjutnya. "Usulan PPN saya apresiasi. UU Tax Amnesty ini satu paket, nanti ada PPN, PPh, KUP," tambahnya.