Sudah Lama Tinggal di Luar Negeri, Haruskah Ikut Tax Amnesty?

Kompas.com - 01/09/2016, 07:00 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Program pengampunan pajak yang dimulai Juli 2016 sedianya menawarkan fasilitas bagi para wajib pajak baik badan maupun perorangan untuk menebus 'dosa-dosanya' dengan tarif rendah.

Namun begitu, masih banyak pertanyaan di masyarakat mengenai berbagai macam hal terkait kewajiban pajak, salah satunya yakni apakah seseorang yang sudah lama tinggal atau menetap di luar negeri masih harus mengikuti amnesti pajak?

Guna menjawab berbagai pertanyaan tersebut, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 11/PJ/2016, pada 29 Agustus 2016.

Dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek pajak luar negeri, dan dapat menggunakan haknya untuk tidak mengikuti pengampunan pajak.

Untuk mendapatkan informasi lebih jelas mengenai aturan ini, Kompas.com menghubungi Hestu Yoga Saksama, Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Rabu (31/8/2016).

Berikut wawancara dengan Hestu:

Apakah harus ikut tax amnesty jika seseorang sudah lama tinggal di luar negeri?

Sesuai aturannya, kalau dia sudah lebih dari 183 hari di luar negeri, dia masuk sebagai subjek pajak luar negeri. Bukan lagi subjek pajak dalam negeri. Tetapi masalahnya, karena dia mungkin pernah punya NPWP di sini, maka kalau dia tidak mau lagi menjadi subjek pajak dalam negeri, dia bisa minta pencabutan NPWP.

Dengan tidak memiliki NPWP berarti dia bukan wajib pajak Indonesia. Dan oleh karena itu, dia tidak ada urusan juga dengan tax amnesty Indonesia.

Mekanisme pencabutan NPWP itu bagaimana?

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Work Smart
Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Whats New
Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Rilis
Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Work Smart
Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Whats New
PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

Whats New
Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Earn Smart
Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Whats New
Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Whats New
DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Whats New
Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Work Smart
Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Earn Smart
Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Whats New
IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.