IMF Minta Pemimpin G20 Genjot Permintaan dan Perdagangan

WASHINGTON, KOMPAS.com – Dana Moneter Internasional (IMF) menyerukan kepada para pemimpin G20 untuk mengambil upaya kuat guna mendorong permintaan, menghidupkan kembali perdagangan yang lesu. 

IMF juga meminta pempimpin G20 untuk melakukan reformasi struktural terhadap perekonomian mereka dan membagi pertumbuhan lebih luas.

Hal ini diutarakan menjelang pertemuan G20 di Hangzhou, China. Dalam catatan kepada para kepala negara G20, IMF menyatakan negara-negara G20 telah tertinggal jauh dari tujuan mereka pada 2014 untuk mendorong pertumbuhan kolektif sebesar dua persen dalam lima tahun.

Riset IMF menunjukkan pertumbuhan volume perdagangan barang dan jasa telah melambat di sebagian besar negara sejak 2012.

Menurut IMF, meskipun tiga perempat dari penurunan ini dikaitkan dengn kegiatan ekonomi yang melemah, khususnya investasi yang lemah, namun melemahnya laju liberalisasi perdagangan dan sedikit meningkatnya ukuran proteksionisme telah menambah momentum penurunan.

"Penurunan semacam itu dalam perdagangan global dapat berimbas balik pada pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah,” tulis IMF seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat (2/9/2016).

IMF mendesak para pemimpin G20 untuk menciptakan hal yang positif untuk globalisasi dan menempatkan perdagangan sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan.

Menurut IMF, negara-negara G20 harus mengadopsi kebijakan yang mendorong inovasi dan industri-industri baru serta memperbaiki mobilitas tenaga kerja.

“Untuk membuat perdagangan bermanfaat bagi semua, maka para pembuat kebijakan harus membantu mereka yang amat terdampak melalui pelatihan, pembangunan keterampilan, dan membantu mobilitas geografis maupun okupasional,” ujar Managing Director IMF Christine Lagarde.

Dalam sebuah wawancara, Lagarde menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

IMF juga mengulang pandagannya bahwa kebijakan moneter perlu tetap akomodatif guna melawan inflasi yang rendah.

“Negara yang memiliki ruang fiskal harus menjangkau investasi publik di sektor infrastruktur dan mendukung pertumbuhan dengan menghindari peningkatan pajak langsung pada konsumen,” terang Lagarde.