Soal Blok Mahakam, Pertamina Belum Dapat Kepastian dari Manajemen Total

JAKARTA, KOMPAS.com - Keikutsertaan Total E&P Indonesia (TEPI) dalam pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur belum dapat dipastikan.

Pihak Pertamina sebagai pengambil alih pengelolaan Mahakam akan melakukan amandemen kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) terlebih dahulu.

"Total belum memutuskan apakah dia mau masuk atau tidak (di Mahakam). Dia masih melihat beberapa hal. PSC-nya setelah diamandemen menjadi seperti apa," kata Direktur Hulu PT Pertamina (Persero), Syamsu Alam ditemui usai rapat di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Syamsu menyampaikan, amandemen PSC akan membuat Pertamina Hulu Mahakam, anak usaha Pertamina yang akan menjadi operator di Mahakam, bisa melakukan Work Program and Budget (WP&B) pada 2017.

Syamsu mengatakan, Pertamina akan menginvestasikan sekitar 1,5 miliar dollar AS pada 2017, untuk menjaga produksi.

Selain memberikan kepastian bahwa Pertamina bisa melakukan investasi lebih awal dari masa dimulainya hak pengelolaan, yakni 1 Januari 2018, dalam amandemen PSC tersebut juga akan diberikan jaminan bahwa investasi yang dikeluarkan bisa diganti oleh pemerintah.

"Itu harus dijamin bahwa aktivitas kami di situ bisa dilakukan cost recovery," ujar Syamsu.

Menurut Syamsu, dengan amandemen PSC ini, tidak perlu ada payung hukum tambahan bagi Pertamina di Mahakam, seperti Surat Keputusan dari SKK Migas ataupun Pedoman Tata Kerja (PTK) Mahakam.

Sementara itu, Presiden Direktur Total Hardy Pramono, pada Senin (5/9/2016) menyatakan, pihaknya belum memutuskan untuk mengambil tidak mengambil tawaran hak partisipasi 15 persen di Mahakam, paska-2017.