INDEF: Inflasi Masih Bergerak Liar, Walau Ada Acuan Harga Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengomentari rencana pemerintah meredam inflasi dengan menerbitkan acuan harga pangan dalam waktu dekat.

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak akan efektif meredam pergerakan liar inflasi. Mengapa?

Enny mengatakan sejumlah alasan. Pertama, bahwa penetapan harga ini hanya sebagai referensi saja. Artinya,  petani tahu berapa harga referensi terendah produk tertentu dan konsumen tahu berapa harga referensi tertinggi suatu komoditas.

Harapannya, bila terjadi harga di luar batas yang ditentukan itu, semua pihak dapat mengambil sikap.

Tapi persoalannya, tidak ada yang menjamin setiap orang mendapatkan harga yang adil sesuai harga referensi pemerintah.

"Kebijakan ini sulit terealisasi, apalagi dapat menekan inflasi pangan strategis, karena tataniaga pangan kita saat ini tidak berada di bawah kontrol pemerintah," ujar Enny, Rabu (7/9/2016).

Dia menjelaskan, selama ini, tataniaga pangan hampir semuanya mengikuti mekanisme pasar yang masih dipenuhi kartel. Sehingga, bila terjadi kenaikan harga pangan pemerintah tidak punya kekuasaan untuk mengontrol harga karena tidak memiliki stok.

Misalnya saja untuk harga beras. Pemerintah, lanjut Enny, hanya bisa mengendalikan harga beras lewat Perum Bulog, namun harga komoditas lain masih sulit dikendalikan.

Enny menilai, kebijakan ini hanya bisa berjalan bila pemerintah mampu mengontrol dan mengawasi tataniaga pangan di pasar dengan memaksimalkan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kedua, kebijakan penetapan acuan harga pangan ini juga sulit terealisasi karena tidak ada sanksi tertentu yang dijatuhkan kepada para pedagang yang menjual diluar batas refensi harga pangan.