"Tax Amnesty" Rentan Penyimpangan, Ombudsman Panggil Ditjen Pajak

Kompas.com - 09/09/2016, 18:20 WIB
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama (kanan) menjelaskan program tax amnesty ke Ombudsman KOMPAS.com/Yoga SukmanaDirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama (kanan) menjelaskan program tax amnesty ke Ombudsman
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyambangi Kantor Ombudsman RI di Kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Kedatangan itu sebagai tindak lanjut undangan dari Ombudsman terkait penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Pemanggilan Ditjen Pajak menjelaskan tax amnesty agar Ombudsman bisa mengidentifikasi potensi-potensi maladministrasi," kata anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih.

Ombudsman memiliki kecemasan dengan pelaksanaan tax amnesty yang berpotensi maladministrasi atau penyimpangan. Kecemasan  pertama adanya negosiasi antara wajib pajak dan petugas pajak.

"Ini kan banyak orang yang sudah terutang pajak kemudian melihat potensi ini dia akan menggunakan tax amnesty. Tetapi mungkin pas dia akan mengunakan kemudahan ini mungkin ada negosiasi tertentu," kata dia.

Kecemasan lainnya yakni adanya penundaan pengurusan proses tax amnesty oleh petugas pajak. Padahal, kata dia, wajib pajak ingin prosesnya bisa berjalan cepat.

Seperti diketahui, kebijakan tax amnesty memiliki tiga periode dengan besaran tarif tebusan yang berbeda-beda yakni 2,3, dan 5.persen. Lantaran penundaan pengurusan, wajib pajak bisa dikenai  tarif tebusan periode selanjutnya.

"Jadi dua hal itulah masalah delay pengurusan dan penyimpangan-penyimpangan walaupun sampai saat ini kami belum memiliki laporan tentang itu tapi kita antisipasi sehingga kantor perwakilan kota akan standby," ucap Ahmad.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama memberikan penjelasan secara rinci kepada Ombudsman tentang tax amnesty.

Tidak hanya soal latar belakang, Yoga juga menjelaskan pengertian, tujuan, hingga hal-hal tehnis mengenai pelaksanaan tax amnesty.

"Terimakasih kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan program amnesti pajak ini," kata Yoga. Selanjutnya, Ombudsman akan mengundang sejumlah pihak termasuk sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk meminta pandangan mengenai pelaksanaan tax amnesty.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Whats New
LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara'

LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota "Nusantara"

Whats New
Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Rilis
Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Whats New
Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Whats New
Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Rilis
Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Whats New
Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Work Smart
Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Whats New
Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Whats New
Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Whats New
Haus Targetkan Tambah 338 Gerai Sepanjang 2022

Haus Targetkan Tambah 338 Gerai Sepanjang 2022

Whats New
Bos KB Bukopin Buka-bukaan soal 1.400 Karyawannya Mengundurkan Diri

Bos KB Bukopin Buka-bukaan soal 1.400 Karyawannya Mengundurkan Diri

Whats New
Bisnis Makanan hingga Pakaian Punya Prospek Cerah Tahun Ini

Bisnis Makanan hingga Pakaian Punya Prospek Cerah Tahun Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.