Banyak Pemda yang Desak Sri Mulyani Batalkan Penahanan Anggaran

Kompas.com - 13/09/2016, 13:13 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Perkantoran Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (17/8/2016) Yoga SukmanaMenteri Keuangan Sri Mulyani di Perkantoran Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (17/8/2016)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memutuskan memangkas dana transfer ke daerah Rp 70,1 triliun dan dana desa sebesar Rp 2,8 triliun dalam APBN-P 2016.

Keputusan itu mengundang reaksi dati pemerintah daerah. Bahkan perempuan yang kerap disapa Ani itu diminta untuk membatalkan keputusan tersebut.

"Pemda yang anggarannya ditunda banyak yang meminta untuk tidak dilakukan," ujar Ani di Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Menurutnya, tidak semua Pemda bisa menerima pemangkasan anggaran tersebut, karena dianggap mengganggu kinerja pembangunan di daerah.

Pemerintah pusat kata Ani bisa memahami keresahan Pemda yang anggarannya di pangkas. Meski begitu, ia mengatakan bahwa keputusan penghematan itu memiliki alasan.

"Kemenkeu juga menyampaikan kondisi yang kita hadapi sebagai negara. Kami bisa bekerja sama dengan baik sehingga prioritas dan kegiatan mereka tdk terganggu, namun di sisi lain kami juga bisa mengamankan APBN," kata Ani.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa alasan pemerintah memangkas anggaran lantaran penerimaan pajak diperkirakan meleset Rp 219 triliun dari target Rp 1.526 triliun. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran sehingga defisit tidak melebihi 3 persen yang merupakan batas defisit yang ada pada APBN-P 2016.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku resah dengan surat yang diterbitkan oleh Sri Mulyani terkait penundaan pengucuran Dana Alokasi Umum (DAU).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menahan kucuran anggaran dana alokasi umum (DAU) 169 daerah senilai Rp 19,4 triliun. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 yang ditandatangani Sri Mulyani pada 16 Agustus 2016.

Selain Ganjar, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga sempat lecet dengan penundaan DAU. Kota Bandung sendiri megalami pemangkasan Rp 300 miliar.

"Kami tidak pernah diajak ngobrol untuk membicarakan sebuah peraturan. Tahu-tahu sudah merima saja. Kan enggak bisa dalam mengelola republik ini. Jadi komunikasinya minta diperbaiki saja," kata pria yang kerap disapa Emil itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.