Kompas.com - 15/09/2016, 08:30 WIB
Ilustrasi anggaran. TOTO SIHONOIlustrasi anggaran.
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah kalangan mengkhawatirkan kondisi arus kas atau cash flow pemerintah pada akhir tahun ini. Penyebabnya, yakni realisasi belanja negara yang selalu naik pada akhir tahun, tetapi tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan negara, meski ada program amnesti pajak.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan mengatakan, tahun ini tanda-tanda kekurangan arus kas sudah terlihat. Menurut dia, jika melihat data realisasi penerimaan dan belanja negara, maka jumlah defisit yang terjadi tidak mencerminkan jumlah dana yang sebetulnya dimiliki pemerintah.

Dia bilang, ada sejumlah penerimaan yang dicatatkan, tetapi pada kenyataannya dana tersebut tidak pernah masuk ke kantong pemerintah. Seperti pada pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Juli 2016 dari Bank Indonesia (BI).

Penerimaan itu ada karena BI kelebihan rasio aset di atas 10 persen. Menurut aturan, kelebihan itu harus diberikan kepada pemerintah. Namun, pembayaran atas kelebihan itu hanya mampir karena pemerintah kembali membayarkannya ke BI untuk pembayaran atas kepemilikan Surat Berharga Bank Indonesia.

Di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016, pemerintah menargetkan PNBP dari penempatan uang negara di BI sebesar Rp 2,5 triliun. Sampai akhir Juni 2016, realisasinya mencapai Rp 1,48 triliun sehingga semester II-2016 diprediksi ada tambahan PNBP sebesar Rp 1,02 triliun.

"Tax amnesty"

Kekhawatiran kondisi arus kas pemerintah juga dipicu masih rendahnya realisasi uang tebusan dari kebijakan pengampunan pajak. Sampai Selasa (13/9/2016) malam, realisasi uang tebusan yang berhasil diterima hanya sebesar Rp 9,31 triliun atau 5,6 persen target pemerintah Rp 165 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengakui realisasi penerimaan negara masih di bawah harapan. Padahal, uang tebusan itu diharapkan menutupi kebutuhan kas reguler. (Baca: Pemangkasan Anggaran Jilid III, Kemenkeu Tunggu Hasil "Tax Amnesty" September Ini)

Namun, menurut Suahasil, pemerintah tidak hanya fokus pada amnesti pajak. "Kami selalu cocokkan penerimaan amnesti pajak dan pajak reguler dengan keperluan belanja per bulan," katanya. Sejauh ini, menurut dia, arus kas pemerintah masih cukup.

Data realisasi penerimaan dan belanja APBN-P 2016 per 5 Agustus 2016 menyebutkan, defisit APBN-P sudah mencapai 2,08 persen terhadap Produk Domestik Bruto dengan nilai nominal Rp 88,5 triliun. Defisit ini naik karena jumlah penerimaan hanya sebesar Rp 775,2 triliun, lebih rendah dari belanja yang mencapai Rp 1.037 trilun.

Halaman:


Sumber KONTAN
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.