Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Berbagi Jaringan Infrastruktur Telko Butuh Regulasi Tambahan

Kompas.com - 17/09/2016, 06:30 WIB
Penulis Aprillia Ika
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan berbagi infrastruktur jaringan telekomunikasi antaroperator atau network sharing. Sebab jika tidak, maka pembangunan infrastruktur di daerah terpencil terancam mandek.

Hal tersebut diungkapkan oleh dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, dalam sebuah diskusi bertajuk "Implementasi 'Network Sharing' dalam Persaingan Usaha", beberapa waktu lalu.

Sekadar informasi, network sharing merupakan salah satu kebijakan yang akan dimasukkan dalam rangka revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyelenggaraan telekomunikasi (PP 52 tahun 2000)  dan PP 53 tahun 2000 tentang  frekuensi dan orbit satelit.

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong revisi dua PP tersebut dengan maksud agar kebijakan network sharing segera diimplementasikan.

Fahmy menilai, jika pemerintah benar-benar menetapkan kebijakan network sharing, maka kebijakan tersebut tergolong prematur.

Sebab, sebelum menerapkan network sharing, seharusnya pemerintah terlebih dahulu bisa menciptakan kematangan jaringan yang mampu menjangkau konsumen di seluruh wilayah di suatu negara (mature network).

Selain itu pemerintah juga harus memperpendek jurang kepemilikan jaringan antaroperator, yang saat ini masih rendah (low coverage gap).

Namun jika network sharing ini benar-benar dipaksakan, Fahmy meminta agar pemerintah mau membuat regulasi baru sebagai regulasi tambahan.

Regulasi tambahan tersebut harus bisa memaksa seluruh operator penyelenggara jaringan telekomunikasi, seperti Indosat dan XL, agar mau membangun jaringan di daerah terpencil dan perbatasan yang terbilang tidak menguntungkan.

Regulasi tambahan juga mengatur kompensasi yang sesuai bagi pemilik jaringan telekomunikasi yang telah terlebih dahulu membangun di daerah tersebut.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

Whats New
Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Spend Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Ketahui, Ini Tarif Listrik Per kWh yang Berlaku Januari-Maret 2023

Ketahui, Ini Tarif Listrik Per kWh yang Berlaku Januari-Maret 2023

Spend Smart
Indonesia Punya Kereta Panoramic, Menhub: Tidak Perlu Jauh ke Luar Negeri

Indonesia Punya Kereta Panoramic, Menhub: Tidak Perlu Jauh ke Luar Negeri

Whats New
Cara Cek Kendaraan Terkena Tilang Elektronik atau Tidak

Cara Cek Kendaraan Terkena Tilang Elektronik atau Tidak

Spend Smart
Daftar UMR Tegal 2023: Kota Tegal dan Kabupaten Tegal

Daftar UMR Tegal 2023: Kota Tegal dan Kabupaten Tegal

Work Smart
Sudah Impor, Harga Beras Tetap Mahal, Oknum Disalahkan

Sudah Impor, Harga Beras Tetap Mahal, Oknum Disalahkan

Whats New
Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Whats New
Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Whats New
Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka 'Energizer' Ekspor dan Impor

Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka "Energizer" Ekspor dan Impor

Rilis
Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Whats New
Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Whats New
Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Whats New
Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+