DPR Minta PLN Paparkan Data Pelanggan Subsidi yang Valid

Kompas.com - 19/09/2016, 13:47 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) menilai data pelanggan PT PLN (Persero) yang digunakan untuk mengajukan subsidi listrik tahun anggaran 2017, kurang bisa dipertanggungjawabkan.

Mereka khawatir pemberian subsidi listrik akan salah sasaran jika data yang digunakan oleh PLN tidak valid dan up to date.

Isma Yatun, anggota banggar dari Komisi X DPR, seharusnya PLN mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan berapa juta orang yang layak mendapatkan subsidi listrik. Sebab, data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang digunakan PLN tidak up to date.

"Data dari TNP2K menurut PLN. Padahal kami di Banggar sudah sepakat data harus dari BPS. Apakah benar data dari TNP2K itu, dari satu pintu dari BPS?" kata Isma dalam rapat banggar DPR-RI, Senin (19/9/2016).

Hal sama disampaikan Primus Yustisio, anggota banggar dari Komisi VI DPR. Menurut Primus, data pelanggan yang digunakan PLN hanya PLN dan Tuhan yang tahu validitasnya.

"Sebenarnya data yang mereka gunakan itu apa? Mereka punya data sendiri. Jangan sampai subsidi yang diberikan negara tidak tepat sasaran karena data yang dibuat hanya PLN dan Tuhan yang tahu," kata Primus.

Dalam rapat tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Ronggo Kuncahyo memaparkan, pada rapat dengan Komisi VII pada 8 September 2016 telah disepakati, subsidi listrik tahun berjalan dalam APBN 2017 sebesar Rp 48,56 triliun.

"Komisi VII DPR-RI menyetujui pencabutan listrik dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu dengan didukung data yang akurat," ucap Ronggo.

Ronggo menyampaikan, berdasarkan data TNP2K, maka hanya 4,1 juta pelanggan rumah tangga atau R1 daya 900VA saja yang masih berhak mendapatkan subsidi listrik 2017.

Dengan demikian, sebanyak 18 juta pelanggan tidak berhak mendapatkan subsidi listrik.

Selain mengusulkan subsidi listrik tahun berjalan, rapat antara pemerintah dan Komisi VII juga menyepakati bahwa Komisi VII akan mengusulkan kepada banggar DPR-RI agar kekurangan bayar subsidi listrik 2016 dialokasikan pada tahun anggaran 2017.

(Baca:  Subsidi Listrik Dipangkas, Siap-siap Pelanggan Ditata Ulang)

Kompas TV PLN Klaim Proyek 35.000 Megawatt Masih Berjalan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal BSI Jadi BUMN, Stafsus Erick Thohir Klarifikasi: Prosesnya Masih Panjang

Soal BSI Jadi BUMN, Stafsus Erick Thohir Klarifikasi: Prosesnya Masih Panjang

Whats New
Begini Hitungan Tarif Jika Pakai Kompor Listrik Vs Kompor Gas Elpiji, Lebih Hemat atau Tidak?

Begini Hitungan Tarif Jika Pakai Kompor Listrik Vs Kompor Gas Elpiji, Lebih Hemat atau Tidak?

Whats New
Anjlok Lebih dari 1 Persen, IHSG Mulai Tembus Bawah Level 7.000

Anjlok Lebih dari 1 Persen, IHSG Mulai Tembus Bawah Level 7.000

Whats New
BPOM: Produk Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Berbeda dengan yang Beredar di Indonesia

BPOM: Produk Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Berbeda dengan yang Beredar di Indonesia

Whats New
Tanggal Berapa Potongan Admin BCA Setiap Bulannya? Simak Jadwalnya

Tanggal Berapa Potongan Admin BCA Setiap Bulannya? Simak Jadwalnya

Spend Smart
Bunga Deposito Berangsur Naik, Cek Daftar Perbandingannya di BRI, BCA, Mandiri, BNI dan BTN

Bunga Deposito Berangsur Naik, Cek Daftar Perbandingannya di BRI, BCA, Mandiri, BNI dan BTN

Whats New
Naik Rp 3.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Naik Rp 3.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Update Rute dan Jadwal KA Argo Sindoro Semarang-Jakarta 2022

Update Rute dan Jadwal KA Argo Sindoro Semarang-Jakarta 2022

Spend Smart
Jumlah Nasabah Tabungan Emas Pegadaian Capai 5,3 Juta Orang per Agustus 2022

Jumlah Nasabah Tabungan Emas Pegadaian Capai 5,3 Juta Orang per Agustus 2022

Whats New
Kementerian BUMN Tunjuk Heru Handayanto Jadi Direktur Keuangan IFG yang Baru

Kementerian BUMN Tunjuk Heru Handayanto Jadi Direktur Keuangan IFG yang Baru

Whats New
Masa Berlaku Paspor Akan Jadi 10 Tahun, Ini Syarat, Cara, hingga Mekanisme Penerbitannya

Masa Berlaku Paspor Akan Jadi 10 Tahun, Ini Syarat, Cara, hingga Mekanisme Penerbitannya

Whats New
Bakal 'Right Issue' 3,5 Miliar Saham, Bank Raya Kantongi Persetujuan Pemegang Saham

Bakal "Right Issue" 3,5 Miliar Saham, Bank Raya Kantongi Persetujuan Pemegang Saham

Whats New
Dua Analis Proyeksi Tren Pelemahan IHSG Masih Berlanjut Hari Ini

Dua Analis Proyeksi Tren Pelemahan IHSG Masih Berlanjut Hari Ini

Whats New
Dibayangi Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi, Harga Minyak Mentah Dunia Variatif

Dibayangi Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi, Harga Minyak Mentah Dunia Variatif

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.