Faisal Basri: Pemerintah Sanggup Sediakan Lahan untuk Jalan Tol, tetapi Susah untuk Tambak Garam Rakyat...

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyayangkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap sektor-sektor ekonomi kerakyatan, misalnya garam rakyat.

Salah satu ketidakberpihakan pemerintah tecermin dari alokasi anggaran untuk penyediaan lahan.

“Pemerintah sanggup kok menyiapkan lahan, kalau, untuk jalan tol. (Tetapi) Kalau untuk garam rakyat ‘mah susah. Kalau jalan tol gampang,” ucap Faisal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (26/9/2016).

“Bahkan dananya disediakan lewat Sarana Multi Infrastruktur. Itu dijamin deh pokoknya investor jalan tol, beres semua. Kalau rakyat, mana diurusi?” kata Faisal lagi.

Faisal mengatakan, lahan merupakan salah satu kunci keberhasilan pengembangan garam rakyat, di samping curah hujan rendah.

Lahan yang cukup luas dan terintegrasi dengan curah hujan rendah dapat mendorong ongkos produksi garam yang makin kompetitif.

“Sehingga menjual garamnya enggak tekor. Sekarang mungkin lebih mahal memproduksinya, kalau garam yang dijual hanya dihargai Rp 300 per kilogram,” kata Faisal.

Dalam kesempatan sama, Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Toni Tanduk mengatakan, saat ini eksisting luas lahan tambak garam termasuk yang dikelola oleh PT Garam (Persero) mencapai 25.064 hektare (ha).

Menurut Toni ada lahan prospektif seluas 17.190 ha. “Kalau produktivitas lahan prospektif itu 60 ton per ha, kemungkinan ada tambahan produksi garam satu juta ton. Kalau 100 ton per ha, ya ada tambahan 1,7 juta ton,” kata Toni.

Saat ini Indonesia masih tergantung akan garam impor untuk memenuhi utamanya kebutuhan industri.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2014, kebutuhan garam nasional mencapai sebesar 3,9 juta ton sementara produksinya hanya 2,2 juta ton.