Gaprindo: Kenaikan Cukai Lebih dari 6 Persen, Industri Rokok Terkena Dampak Negatif

Kompas.com - 27/09/2016, 12:01 WIB
Rokok kretek siap dikemas. KOMPAS.COM/AMIR SODIKINRokok kretek siap dikemas.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama DPR saat ini tengah mengkaji target dan tarif kenaikan cukai tembakau. Mengingat penerimaan negara untuk anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2017 dianggap banyak bergantung pada penerimaan dari sektor tersebut.

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moeftie meminta pemerintah untuk tidak eksesif dalam menaikkan tarif penerimaan cukai rokok. Pasalnya, volume industri terus menurun sejak dua tahun lalu.

"Sampai Agustus tahun ini, volume produksi masih belum stabil dan bisa dibilang lebih kecil dibanding tahun lalu," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/9/2016).

Muhaimin khawatir, bila tarif penerimaan cukai tetap tinggi, bisa-bisa produksinya akan semakin anjlok. Hal ini berdampak terhadap industri.

Sekretaris Jenderal Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) Suharjo pun menyoroti rencana kenaikan pajak pertambahan nilai hasil tembakau (PPN HT) sebesar 10 persen.

"Kenaikan seharusnya dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun, bukan tiba-tiba menjadi 10 persen," katanya.

Seperti yang telah disepakati sebelumnya antara Kementerian Keuangan dengan industri, kenaikan PPN HT dilakukan bertahap dari tahun ke tahun, mulai dari 8,7 persen menjadi 8,9 persen di tahun 2017. Lalu di tahun berikutnya naik menjadi 9,1 persen hingga terus naik di 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rencana kenaikan yang tiba-tiba ini, menurut Suharjo, merupakan langkah panik pemerintah untuk menutupi kekurangan pemasukan.

"Bila dipaksakan industri akan terkena imbasnya. Mulai dari serapan tembakau yang berkurang hingga produksi yang menurun. Efek domino dari kenaikan ini akan memperparah kondisi industri," tutur Suharjo.

Anggota Banggar DPR dari Fraksi PPP, Amir Uskara, mengatakan, kenaikan cukai memang seharusnya tidak lebih dari inflasi karena akan berdampak pada industri.

"Dalam kenaikan cukai ini, pemerintah juga harus memikirkan kelangsungan industri karena banyak unsur terkait yang harus dilindungi dalam industri ini, seperti buruh yang bekerja di industri ini yang jumlahnya cukup banyak. Jadi harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam penentuan tarif cukai. Jangan sampai melebihi daya beli masyarakat," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Terpukul Pandemi, Industri Franchise Serap 628.000 Tenaga Kerja pada 2020

Meski Terpukul Pandemi, Industri Franchise Serap 628.000 Tenaga Kerja pada 2020

Whats New
Sewa Ayam hingga Paparazi, Ini 10 Jasa Sewa Teraneh di Dunia

Sewa Ayam hingga Paparazi, Ini 10 Jasa Sewa Teraneh di Dunia

Work Smart
Dua Pentolan Buruh Temui Ketum Kadin, Ini yang Dibahas

Dua Pentolan Buruh Temui Ketum Kadin, Ini yang Dibahas

Whats New
BUMN Sucofindo Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Kualifikasinya

BUMN Sucofindo Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Kualifikasinya

Work Smart
Ini 5 Hal yang Harus Dilakukan Pengusaha Franchise Menghadapi 2022

Ini 5 Hal yang Harus Dilakukan Pengusaha Franchise Menghadapi 2022

Whats New
Pelaku Bisnis Franchise Mulai Merasakan 'Angin Segar'

Pelaku Bisnis Franchise Mulai Merasakan "Angin Segar"

Whats New
Ini Susunan Direksi dan Komisaris PLN Terbaru

Ini Susunan Direksi dan Komisaris PLN Terbaru

Whats New
Masuk Daftar Obligor dan Debitor, Grup Texmaco: Kami Tidak Pernah Dapat BLBI

Masuk Daftar Obligor dan Debitor, Grup Texmaco: Kami Tidak Pernah Dapat BLBI

Rilis
'Tax Amnesty Jilid II' Dimulai 1 Januari 2022, Bagaimana Kesiapan Sistem IT-nya?

"Tax Amnesty Jilid II" Dimulai 1 Januari 2022, Bagaimana Kesiapan Sistem IT-nya?

Whats New
Rupiah dan IHSG Menguat di Sesi I, Asing Borong BBRI, BBCA, dan BBNI

Rupiah dan IHSG Menguat di Sesi I, Asing Borong BBRI, BBCA, dan BBNI

Whats New
Setelah Angkat Dirut Baru, Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi PLN

Setelah Angkat Dirut Baru, Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi PLN

Whats New
Menko Airlangga: Kemunculan Varian Omicron Bukti Akses Vaksin di Dunia Tak Merata

Menko Airlangga: Kemunculan Varian Omicron Bukti Akses Vaksin di Dunia Tak Merata

Whats New
Sempat Turun, Cadangan Devisa RI Kembali Meningkat Jadi 145,9 Miliar Dollar AS

Sempat Turun, Cadangan Devisa RI Kembali Meningkat Jadi 145,9 Miliar Dollar AS

Rilis
Jadi Presidensi, Ini 3 Fokus Utama RI di KTT G20 Tahun Depan

Jadi Presidensi, Ini 3 Fokus Utama RI di KTT G20 Tahun Depan

Whats New
Gandeng Standard Chartered, Prudential Indonesia Luncurkan 2 Dana Investasi Baru

Gandeng Standard Chartered, Prudential Indonesia Luncurkan 2 Dana Investasi Baru

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.