Cukai Hasil Tembakau Naik, Produsen Rokok Ingatkan Pemerintah Soal Tenaga Kerja Tak Terdidik

JAKARTA, KOMPAS.com - Produsen rokok mengingatkan pemerintah untuk memperhitungkan cermat dampak kenaikan cukai hasil tembakau. Pemerintah baru saja mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau 10,54 persen berlaku 1 Januari 2017.

"Menurut anggota dari sektor tembakau, kenaikan tarif ini memberatkan. Dan perlu diingat tiga-empat tahun terakhir tenaga kerja di sektor tembakau sudah berkurang lebih dari 30.000 orang," kata Direktur Independen HM Sampoerna Yos Adiguna Ginting, di Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Lebih lanjut Yos mengatakan, sektor tembakau adalah satu-satunya sektor yang bisa menyerap tenaga kerja yang tidak terdidik.

Sektor ini menjadi sangat penting, kata dia, bagi Indonesia yang 70 persen dari jumlah angkatan kerjanya masih berpendidikan menengah dan ke bawah.

"Melinting rokok itu tidak membutuhkan sekolah. Bahkan lulusan SD bisa," kata Yos.

"Jadi ini perlu dipertimbangkan sebagai sektor yang bisa menjadi solusi antara, sampai ada sektor yang bisa menyerap tenaga kerja yang seperti Indonesia miliki sekarang," imbuh Ketua Bidang Perdagangan Internasional Asosiasi Pengusaha Indonesia itu.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Jumat siang menyampaikan pemerintah telah mengkaji seluruh aspek termasuk aspek ketenagekakerjaan.

Ani, sapaan Sri Mulyani menuturkan, kebijakan cukai tentu berdampak pada keberlangsungan lapangan pekerjaan sektor formal sebesar 401.989 orang.

Sebanyak tiga perempatnya atau sekitar 291.824 orang terlibat di produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang merupakan industri padat karya.

Jika ditambah dengan sektor informal, maka kebijakan ini berdampak pada kehidupan 2,3 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600.000 buruh tembakau, dan satu juta pedagang eceran.

"Kebijakan cukai memberikan pengaruh berarti terhadap kehidupan Iebih dari 5,8 juta masyarakat Indonesia," kata Ani.