Kelola Lahan Gambut jadi Sumber Energi Terbarukan, Indonesia Gunakan Dana Hibah dari AS

PUTUSSIBAU, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat bersama Millenium Challenge Account - Indonesia (MCA-I) menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengelola dana hibah dari pemerintah Amerika untuk proyek kemakmuran hijau. 

Proyek tersebut termaktub dalam bentuk Program Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PHSDABM).

District Relationship Manager MCA-I Dessy Ratnasari mengatakan, program hibah ini merupakan bagian dari fasilitas kemakmuran hijau yang menyediakan hibah untuk memobilisasi partisipasi masyarakat dan investasi swasta lebih besar dalam energi terbarukan. 

Program ini juga ditujukan untuk praktik tata guna lahan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi emisi karbon di Indonesia.

Khusus di Provinsi Kalimantan Barat, proyek ini dikerjakan oleh tujuh konsorsium yang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di dua kabupaten yaitu dua konsorsium di Kabupaten Sintang dan lima konsorsium di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Program ini diharapkan bisa bersinergi dengan program pemerintah daerah Kapuas Hulu dan mendapatkan dukungan yang kongkrit dari berbagai stakeholder serta seluruh pihak kedepannya," ujar Dessy dalam kegiatan sosialisasi program di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau, Kamis (6/10/2016).

Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu, Mauluddin mengatakan, pihaknya menyambut baik dengan adanya dukungan proyek ini yang secara tidak langsung juga membantu pekerjaan pemerintah daerah dalam membangun perekonomian masyarakat.

Namun pihaknya berharap apa yang dikerjakan dalam proyek ini bisa terukur dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan masyarakat setelah proyek ini selesai.

"Sebuah pembangunan diawali dengan perencanaan supaya hasilnya lebih maksimal, jadi kita juga bertugas mengawal proyek ini sehingga manfaatnya bisa lebih terukur di masyarakat," ujar Mauluddin.

Pihaknya juga menyarankan kepada setiap LSM yang tergabung dalam konsorsium tersebut untuk rutin melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, supaya hasil yang dikerjakan bisa lebih mengena dan maksimal.