KPK, KPPU, dan Ditjen Pajak Diminta Cegah Kerugian Negara akibat Perang Tarif Seluler

Kompas.com - 15/10/2016, 12:29 WIB
Penulis Aprillia Ika
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan diminta untuk segera turun tangan mencegah kerugian negara akibat perang tarif seluler.

Perang tarif seluler ini merupakan imbas dari polemik antaroperator yang dipicu revisi PP 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP 53 Tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan bahwa tujuan revisi dua PP ini adalah untuk efisiensi industri telekomunikasi. Dalam revisi PP tersebut, termaktub usulan aturan berbagi jaringan dan interkoneksi.

Ahmad Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman, justru berpendapat bahwa revisi dua PP ini akan menciptakan inefisiensi. Bahkan, dampaknya bisa lebih luas lagi, yakni berpotensi merugikan negara.

Menurut dia, memang revisi PP ini seolah-olah membuat efisiensi. Padahal, efisiensi ini hanya terjadi pada sebagian operator, tetapi di sisi lain bisa membawa kerugian multiplier effect bagi industri telekomunikasi.

"Jadi secara agregat tidak menguntungkan sektor telekomunikasi. Itu yang menjadi perhatian dari Ombudsman,” kata Alamsyah dalam keterangannya, di Jakarta.

Menurut dia, revisi dua PP ini cenderung berpotensi merugikan keuangan negara dan dapat menimbulkan mala-administrasi.

Salah satu bukti mala-administrasi yang akan terjadi adalah adanya perang tarif antaroperator telekomunikasi. Alamsyah melihat indikasi perang harga antar-operator telekomunikasi sudah mulai terlihat dari tarif promosi yang mereka keluarkan.

Memang tarif promosi diperbolehkan dalam regulasi telekomunikasi. Namun, promosi yang tidak memiliki batas waktu yang jelas dan selalu diperpanjang oleh operator, menurut Alamsyah, bisa dikategorikan sebagai perang harga.

"Jika perang harga ini terus terjadi maka potensi penerimaan negara dari PPn akan berkurang,"

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nobu Bank Dongkrak KPR, Bisnis Konsumer Ditarget Tumbuh 25-35 Persen Tahun Ini

Nobu Bank Dongkrak KPR, Bisnis Konsumer Ditarget Tumbuh 25-35 Persen Tahun Ini

Whats New
Ingin Cari Mobil Baru? Simak Promo SEVA di Gelaran GIIAS 2022

Ingin Cari Mobil Baru? Simak Promo SEVA di Gelaran GIIAS 2022

Rilis
Mendag Zulhas Usulkan Subsidi BBM Diberikan untuk Warga Miskin

Mendag Zulhas Usulkan Subsidi BBM Diberikan untuk Warga Miskin

Whats New
Mau Bangun Ekosistem Silicon Valley, Jababeka Gandeng Telkomsel Enterprise

Mau Bangun Ekosistem Silicon Valley, Jababeka Gandeng Telkomsel Enterprise

Rilis
Ada yang Replikasi 17 Pinjol Legal, AFPI Laporkan Lewat Jalur Hukum

Ada yang Replikasi 17 Pinjol Legal, AFPI Laporkan Lewat Jalur Hukum

Whats New
Dukung Program ISUTW, Kemenperin Incar Ekspor Bumbu Masak 2 Miliar Dollar AS

Dukung Program ISUTW, Kemenperin Incar Ekspor Bumbu Masak 2 Miliar Dollar AS

Whats New
AAJI Gelar Top Agent Awards ke-35, Motivasi Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa

AAJI Gelar Top Agent Awards ke-35, Motivasi Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa

Whats New
Baznas Jamin Transparansi Pengelolaan Dana Zakat dari Dana Masyarakat

Baznas Jamin Transparansi Pengelolaan Dana Zakat dari Dana Masyarakat

Whats New
Menteri Teten: TBS Sawit Diolah Jadi Minyak Makan Merah, Permintaannya Sudah Mencapai 200 Ton

Menteri Teten: TBS Sawit Diolah Jadi Minyak Makan Merah, Permintaannya Sudah Mencapai 200 Ton

Whats New
Pertamina Catat Ada 49 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi

Pertamina Catat Ada 49 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi

Whats New
Sepanjang 2022, PKT Berhasil Tekan Emisi 436,7 Ribu Ton

Sepanjang 2022, PKT Berhasil Tekan Emisi 436,7 Ribu Ton

Whats New
Jelang HUT ke-77 RI, Nasabah Baru Pegadaian Bisa Dapat Bunga 0 Persen

Jelang HUT ke-77 RI, Nasabah Baru Pegadaian Bisa Dapat Bunga 0 Persen

Whats New
Potensi Panas Bumi RI Besar, Pemanfaatannya Harus Dioptimalkan

Potensi Panas Bumi RI Besar, Pemanfaatannya Harus Dioptimalkan

Whats New
Kembangkan Data Center Ramah Lingkungan, AtriaDC Dapat Dukungan dari Saratoga

Kembangkan Data Center Ramah Lingkungan, AtriaDC Dapat Dukungan dari Saratoga

Rilis
Negara yang Terletak Paling Utara di ASEAN yaitu Myanmar

Negara yang Terletak Paling Utara di ASEAN yaitu Myanmar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.